OPINI - Aceh Leuser Antara (ALA) dan Aceh Barat Selatan (ABAS) seharusnya tidak muncul lagi setelah Aceh menyesap udara perdamaian. Wacana pemekaran kedua provinsi ini seperti duri dalam daging untuk mengoyak Aceh.
Rencana pembentukan ALA muncul sejak 1999, sedangkan ABAS baru pada 2003. Anehnya, kedua isu ini muncul bersamaan dengan pemilihan umum di Aceh, bertalian erat dengan ambisi politik.
Pada 2004, ALA dan ABAS kembali tenggelam seiring diberlakukan Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh. Deklarasi ALA dan ABAS baru dilakukan setahun kemudian di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pada 2006, sejumlah tokoh ALA dan ABAS bertandang ke Dewan Perwakilan Rakyat RI. Tujuannya melobi, tetapi ide kembali mental.
Setelah surut beberapa jenak, akhir 2007 dan awal 2008, isu ALA kembali berhembus di Aceh. Usai diredam, desakan pemekaran kembali bergaung kala muncul Qanun Bendera dan Lambang Aceh.
ALA dan ABAS harus dilihat bukan murni keinginan rakyat. Ide ini muncul dari puluhan tokoh yang mencari kekuasaan ketika mereka tak lagi mendapat jabatan di pemerintahan.
Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf menganggap pemantik isu pemekaran itu seperti bermimpi di siang bolong. Bahkan, Mualem menengarai, tokoh-tokoh yang bermain di balik isu pemekaran, justru dari luar Aceh. Mereka, kata dia, memanfaatkan isu itu untuk motif yang sangat merugikan Aceh.
Anggota dewan di Gayo Lues, Haji Rabusah, bahkan tahu persis siapa yang memiliki kepentingan di balik pemekaran. Rabusah Wakil Koordinator pembentukan ALA. Namun, kini ia kapok, tak mau lagi ikut-ikutan. Berkaca dari pengalaman dulu, Rabusah menilai kecil kemungkinan pemekaran provinsi dikabulkan pusat.
Lagi pula, pemekaran membutuhkan dana, persetujuan pemerintah provinsi induk, rekomendasi DPR, dan persetujuan presiden. Wacana ALA dan ABAS malah belum menyentuh keempat faktor itu.
Kita percaya pemekaran justru bakal menjadi bumerang baru. Para elite politik yang haus kuasa pasti mempertahankan segala cara untuk mendapatkan jabatan di provinsi baru itu nantinya.
Akan lahir kecamuk, seperti muncul barisan sakit hati yang tersisih dari pertarungan politik. Lalu, ketika laga kekuasaan itu terjadi, dengan serta-merta kesejahteraan untuk rakyat bak jauh panggang dari api; mustahil diwujudkan.
Bila kini kesejahteraan menjadi alasan utama pemekaran, itu isu yang provokatif. Pemerintah Aceh sudah membagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2013 sekitar Rp 11,7 triliun ke setiap daerah. Pembagiannya tentu saja berdasarkan jumlah penduduk, tingginya kemiskinan, dan luas daerah.
Tinggal lagi sekarang, dana itu benar-benar digunakan untuk membangun daerah. Pemerintah Aceh juga harus intens membangun komunikasi, baik dengan kawasan barat selatan maupun tengah, terutama dengan lebih menggencarkan sosialisasi perjanjian damai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dengan begitu, masyarakat tak bisa lagi dipengaruhi pemikiran orang-orang yang terlena mimpi pemekaran.(MUJAHID ARRAZI/AP)
Rencana pembentukan ALA muncul sejak 1999, sedangkan ABAS baru pada 2003. Anehnya, kedua isu ini muncul bersamaan dengan pemilihan umum di Aceh, bertalian erat dengan ambisi politik.
Pada 2004, ALA dan ABAS kembali tenggelam seiring diberlakukan Darurat Militer dan Darurat Sipil di Aceh. Deklarasi ALA dan ABAS baru dilakukan setahun kemudian di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pada 2006, sejumlah tokoh ALA dan ABAS bertandang ke Dewan Perwakilan Rakyat RI. Tujuannya melobi, tetapi ide kembali mental.
Setelah surut beberapa jenak, akhir 2007 dan awal 2008, isu ALA kembali berhembus di Aceh. Usai diredam, desakan pemekaran kembali bergaung kala muncul Qanun Bendera dan Lambang Aceh.
ALA dan ABAS harus dilihat bukan murni keinginan rakyat. Ide ini muncul dari puluhan tokoh yang mencari kekuasaan ketika mereka tak lagi mendapat jabatan di pemerintahan.
Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf menganggap pemantik isu pemekaran itu seperti bermimpi di siang bolong. Bahkan, Mualem menengarai, tokoh-tokoh yang bermain di balik isu pemekaran, justru dari luar Aceh. Mereka, kata dia, memanfaatkan isu itu untuk motif yang sangat merugikan Aceh.
Anggota dewan di Gayo Lues, Haji Rabusah, bahkan tahu persis siapa yang memiliki kepentingan di balik pemekaran. Rabusah Wakil Koordinator pembentukan ALA. Namun, kini ia kapok, tak mau lagi ikut-ikutan. Berkaca dari pengalaman dulu, Rabusah menilai kecil kemungkinan pemekaran provinsi dikabulkan pusat.
Lagi pula, pemekaran membutuhkan dana, persetujuan pemerintah provinsi induk, rekomendasi DPR, dan persetujuan presiden. Wacana ALA dan ABAS malah belum menyentuh keempat faktor itu.
Kita percaya pemekaran justru bakal menjadi bumerang baru. Para elite politik yang haus kuasa pasti mempertahankan segala cara untuk mendapatkan jabatan di provinsi baru itu nantinya.
Akan lahir kecamuk, seperti muncul barisan sakit hati yang tersisih dari pertarungan politik. Lalu, ketika laga kekuasaan itu terjadi, dengan serta-merta kesejahteraan untuk rakyat bak jauh panggang dari api; mustahil diwujudkan.
Bila kini kesejahteraan menjadi alasan utama pemekaran, itu isu yang provokatif. Pemerintah Aceh sudah membagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2013 sekitar Rp 11,7 triliun ke setiap daerah. Pembagiannya tentu saja berdasarkan jumlah penduduk, tingginya kemiskinan, dan luas daerah.
Tinggal lagi sekarang, dana itu benar-benar digunakan untuk membangun daerah. Pemerintah Aceh juga harus intens membangun komunikasi, baik dengan kawasan barat selatan maupun tengah, terutama dengan lebih menggencarkan sosialisasi perjanjian damai MoU Helsinki dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Dengan begitu, masyarakat tak bisa lagi dipengaruhi pemikiran orang-orang yang terlena mimpi pemekaran.(MUJAHID ARRAZI/AP)
