TAPAKTUAN - Anggaran untuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Aceh Selatan dinilai masil kecil. Minimnya alokasi anggaran yang dihibahkan pemerintah setempat, mengakibatkan kegiatan di Badan semi vertical itu menjadi terbatas.
“ Disadari BNNK Aceh Selatan sejak 2008 hingga 2012 masih belum mampu menjalankan secara utuh fungsi dan tugas pokok BNN di wilayah ini,” kata Ketua BNNK Aceh Selatan H.Daska Aziz, S.Pd,MA dalam acara silaturrahim sesama pengurus BNNK Aceh Selatan sekaligus syukuran masuk kantor baru yang berlokasi di jalan Sudirman Tapaktuan atau di bangunan lama bekas kantor Arsip dan Perpustakaan Setdakab setempat.
Ia mengharapkan, demi mewujudkan program BNN dan Pemerintah RI bahwa tahun 2015 Indonesia Bebas Narkoba, Pemerintahan baru Aceh Selatan hasil pemilukada bulan Januari lalu dapat lebih memperhatikan badan ini. Supaya kedepan penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terutama kepada usia dini dapat ditanamkan untuk menjauhi barang-barang terlarang itu,” tambah wakil Bupati Aceh Selatan yang akan berakhir masa jabatan pada 10 Maret tahun ini.
Kepala Sekretariat Sukri DN dalam laporannya menerangkan, BNNK Aceh Selatan hanya mampu melakukan kegiatan penyuluhan bahaya Penyalahgunaan Narkoba pada generasi muda khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sebanyak 35 angkatan atau 4809 jiwa baik untuk sekala kecil maupun besar.
Padahal, kata Sukri, selain kegiatan penyuluhan, banyak kegiatan-kegiatan lain yang perlu disuport oleh BNNK diantaranya pembasmian lahan-lahan ganja, yang diduga banyak tumbuh di wilayah Aceh Selatan serta pemasangan alat-alat peraga sosialisasi yang belum dapat terpasang diseluruh kabupaten.
Diakui BNNK Aceh Selatan mendapat bantuan dana dari BNNP Aceh untuk pembasmian lahan ganja, namun dirasa belum memberikan hasil yang memuaskan, mengingat stuktur dan kondisi tanah serta luasnya lahan hutan negeri penghasil pala itu membuat daerah tersebut rentan akan munculnya lahan-lahan baru tanaman yang berbahaya itu.
Pada kesempatan itu, Wakapolres Aceh Selatan, Kompol Hadi Syaiful Rahman menyampaikan keyakinannya bahwa Aceh Selatan dapat terbebas dari Narkoba, jika semua stakeholder secara bersama mau memerangi benda terlarang itu, melalui arahan dan bimbingan yang dapat dilakukan dengan berbagai media komunikasi. “ seperti ceramah agama, dan media-media lainnya termasuk media surat kabar,” papar Hadi mencontohkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Selatan Marsidiq menyarankan hubungan kerjasama antara BNNK Aceh Selatan dengan Legislatif yang ada selama ini perlu ditingkat lagi, agar kebutuhan-kebutuhan BNNK secara bersama dapat didorong dan diperjuangkan besarannya. Karena ia menyadari, tananam ganja dapat tumbuh subur di bumi Aceh Selatan tersebut.
Selain itu, Marsidik sangat mendukung program BNNK Aceh Selatan yang akan melakukan test urine terhadap PNS yang ada di jajaran Setdakab Aceh Selatan yang diamini Nasarurrahman, SH Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan. (Iq/de)
“ Disadari BNNK Aceh Selatan sejak 2008 hingga 2012 masih belum mampu menjalankan secara utuh fungsi dan tugas pokok BNN di wilayah ini,” kata Ketua BNNK Aceh Selatan H.Daska Aziz, S.Pd,MA dalam acara silaturrahim sesama pengurus BNNK Aceh Selatan sekaligus syukuran masuk kantor baru yang berlokasi di jalan Sudirman Tapaktuan atau di bangunan lama bekas kantor Arsip dan Perpustakaan Setdakab setempat.
Ia mengharapkan, demi mewujudkan program BNN dan Pemerintah RI bahwa tahun 2015 Indonesia Bebas Narkoba, Pemerintahan baru Aceh Selatan hasil pemilukada bulan Januari lalu dapat lebih memperhatikan badan ini. Supaya kedepan penyuluhan bahaya narkoba kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif, terutama kepada usia dini dapat ditanamkan untuk menjauhi barang-barang terlarang itu,” tambah wakil Bupati Aceh Selatan yang akan berakhir masa jabatan pada 10 Maret tahun ini.
Kepala Sekretariat Sukri DN dalam laporannya menerangkan, BNNK Aceh Selatan hanya mampu melakukan kegiatan penyuluhan bahaya Penyalahgunaan Narkoba pada generasi muda khususnya dan masyarakat luas pada umumnya sebanyak 35 angkatan atau 4809 jiwa baik untuk sekala kecil maupun besar.
Padahal, kata Sukri, selain kegiatan penyuluhan, banyak kegiatan-kegiatan lain yang perlu disuport oleh BNNK diantaranya pembasmian lahan-lahan ganja, yang diduga banyak tumbuh di wilayah Aceh Selatan serta pemasangan alat-alat peraga sosialisasi yang belum dapat terpasang diseluruh kabupaten.
Diakui BNNK Aceh Selatan mendapat bantuan dana dari BNNP Aceh untuk pembasmian lahan ganja, namun dirasa belum memberikan hasil yang memuaskan, mengingat stuktur dan kondisi tanah serta luasnya lahan hutan negeri penghasil pala itu membuat daerah tersebut rentan akan munculnya lahan-lahan baru tanaman yang berbahaya itu.
Pada kesempatan itu, Wakapolres Aceh Selatan, Kompol Hadi Syaiful Rahman menyampaikan keyakinannya bahwa Aceh Selatan dapat terbebas dari Narkoba, jika semua stakeholder secara bersama mau memerangi benda terlarang itu, melalui arahan dan bimbingan yang dapat dilakukan dengan berbagai media komunikasi. “ seperti ceramah agama, dan media-media lainnya termasuk media surat kabar,” papar Hadi mencontohkan.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Kabupaten Aceh Selatan Marsidiq menyarankan hubungan kerjasama antara BNNK Aceh Selatan dengan Legislatif yang ada selama ini perlu ditingkat lagi, agar kebutuhan-kebutuhan BNNK secara bersama dapat didorong dan diperjuangkan besarannya. Karena ia menyadari, tananam ganja dapat tumbuh subur di bumi Aceh Selatan tersebut.
Selain itu, Marsidik sangat mendukung program BNNK Aceh Selatan yang akan melakukan test urine terhadap PNS yang ada di jajaran Setdakab Aceh Selatan yang diamini Nasarurrahman, SH Asisten Bidang Pemerintahan Setdakab Aceh Selatan. (Iq/de)
