BANDA ACEH - Guru dayah (pesantren tradisional) di Aceh terancam tidak menerima insentif pada 2013 ini karena Badan Pembinaan dan Pendidikan (BPP) Dayah Aceh mendapat alokasi dana yang kecil untuk tahun anggaran ini anggaran untuk guru dayah sangat besar.
"Kita bisa tidak bisa membayar insentif guru dayah untuk 2013 karena kecilnya anggaran yang akan diterima BPP Dayah pada tahun anggaran 2013," ujar Kepala BPP Dayah Aceh, Rusmiadi.
Dia didampingi Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Tengku Ali Basyah Usman, usai membuka pengajian rutin keluarga besar BPP Dayah, Kamis (3/1) di aula BPP Dayah Aceh.
Rusmiadi mengatakan, kecilnya dana yang akan diterima BPP Dayah Aceh pada tahun ini akan mempengaruhi perkembangan dayah-dayah di Aceh terutama daerah perbatasan. Minimal anggaran yang dibutuhkan BPP Dayah Aceh sekitar Rp200 miliar pertahun.
Menurutnya, dana sebesar itu untuk menunjang perkembangan dayah-dayah di Aceh seperti membayar insentif guru dayah, untuk operasional delapan dayah mayang serta anggaran untuk empat dayah di perbatasan Aceh dan program lainnya.
Diungkapkannya, pada 2012, insentif guru dayah diberikan Rp1 juta/orang/tahun. Tahun ini pihaknya berencana menambah insentif tersebut menjadi Rp3 juta. Namun jika anggaran yang diberikan hanya Rp25 miliar, dipastikan rencana tersebut dibatalkan.
"Rencana kita insentif guru dayah itu Rp250 perbulan, atau minimal Rp1 juta/tahun. Nah, kalau anggaran sekarang mana cukup. Karena itu juga sudah termasuk untuk dayah perbatasan dan dayah-dayah mayang," sebutnya.
Selain itu, Rusmiadi mengakui, pihaknya sedang mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi di dayah-dayah sehingga ke depan dayah di Aceh bisa lebih mandiri, dengan demikian pembinaan santri bisa lebih baik lagi.
Kurang diperhatikan
"Namun, terkait dengan anggaran minim, Gubernur Aceh Zaini Abdullah berjanji berupaya menambah anggaran BPP Dayah untuk perkembangan dayah di Aceh," tutur Rusmiadi.
Anggota Komisi G DPRA, Moharriadi Syafari, menilai, Pemerintah Aceh belum memberi porsi perhatian yang cukup kepada dayah di seluruh Aceh melalui BPP Dayah.
Di dalam KUA PPAS 2013 tertera pagu anggaran untuk BPP Dayah hanya Rp25,9 miliar yang terdiri dari biaya tak langsung dan rutin Rp10,2 miliar.
"Sisanya untuk kegiatan spesifik Badan Dayah seperti bantuan fisik dayah, pembinaan teungku dayah dan lain-lain hanya Rp15,7 miliar," ujar Sekretaris Komisi G DPRA ini.
Ditegaskan, dana yang sangat minim ini tidak memadai sama sekali untuk menjawab pencapaian visi-misi Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf. Karenanya, perlu ada kebijakan dari Pemerintah Aceh.
Moharriadi menambahkan, Komisi G DPRA mendesak Gubernur Aceh merevisi kembali KUA PPAS 2013 sebelum menjadi RKA. Komisi G juga pernah rapat dengan Badan Dayah membahas KUA PPAS dan sepakat mengusulkan pagu anggaran kepada Gubernur dalam hal ini TAPA dan BAPPEDA minimal Rp250 miliar lagi untuk Badan Dayah pada 2013.
BPP Dayah Aceh akan menggelar pengajian rutin bagi para pegawainya. Kegiatan pengajian ini dilakukan dua kali sebulan. Pengajian yang dilaksanakan itu untuk mendukung program Gubernur Aceh dalam meningkatkan pengetahuan agama bagi PNS di Aceh.
"Pengajian ini rutin dilaksanakan bagi keluarga besar BPP Dayah Aceh," ujar Rusmiadi.
Disebutkannya, pengajian rutin tersebut dilaksanakan setiap Kamis di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Pengajian ini digelar di mushala BPP Dayah Aceh dengan mengundang tengku atau ustad dari dayah-dayah di Aceh sebagai pembimbing.
"Pengajian ini dilaksanakan setelah salat Zuhur dan akan diakhiri 15 menit sebelum salat Ashar," jelasnya. (Analisa/de)
"Kita bisa tidak bisa membayar insentif guru dayah untuk 2013 karena kecilnya anggaran yang akan diterima BPP Dayah pada tahun anggaran 2013," ujar Kepala BPP Dayah Aceh, Rusmiadi.
Dia didampingi Ketua Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Tengku Ali Basyah Usman, usai membuka pengajian rutin keluarga besar BPP Dayah, Kamis (3/1) di aula BPP Dayah Aceh.
Rusmiadi mengatakan, kecilnya dana yang akan diterima BPP Dayah Aceh pada tahun ini akan mempengaruhi perkembangan dayah-dayah di Aceh terutama daerah perbatasan. Minimal anggaran yang dibutuhkan BPP Dayah Aceh sekitar Rp200 miliar pertahun.
Menurutnya, dana sebesar itu untuk menunjang perkembangan dayah-dayah di Aceh seperti membayar insentif guru dayah, untuk operasional delapan dayah mayang serta anggaran untuk empat dayah di perbatasan Aceh dan program lainnya.
Diungkapkannya, pada 2012, insentif guru dayah diberikan Rp1 juta/orang/tahun. Tahun ini pihaknya berencana menambah insentif tersebut menjadi Rp3 juta. Namun jika anggaran yang diberikan hanya Rp25 miliar, dipastikan rencana tersebut dibatalkan.
"Rencana kita insentif guru dayah itu Rp250 perbulan, atau minimal Rp1 juta/tahun. Nah, kalau anggaran sekarang mana cukup. Karena itu juga sudah termasuk untuk dayah perbatasan dan dayah-dayah mayang," sebutnya.
Selain itu, Rusmiadi mengakui, pihaknya sedang mengupayakan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan ekonomi di dayah-dayah sehingga ke depan dayah di Aceh bisa lebih mandiri, dengan demikian pembinaan santri bisa lebih baik lagi.
Kurang diperhatikan
"Namun, terkait dengan anggaran minim, Gubernur Aceh Zaini Abdullah berjanji berupaya menambah anggaran BPP Dayah untuk perkembangan dayah di Aceh," tutur Rusmiadi.
Anggota Komisi G DPRA, Moharriadi Syafari, menilai, Pemerintah Aceh belum memberi porsi perhatian yang cukup kepada dayah di seluruh Aceh melalui BPP Dayah.
Di dalam KUA PPAS 2013 tertera pagu anggaran untuk BPP Dayah hanya Rp25,9 miliar yang terdiri dari biaya tak langsung dan rutin Rp10,2 miliar.
"Sisanya untuk kegiatan spesifik Badan Dayah seperti bantuan fisik dayah, pembinaan teungku dayah dan lain-lain hanya Rp15,7 miliar," ujar Sekretaris Komisi G DPRA ini.
Ditegaskan, dana yang sangat minim ini tidak memadai sama sekali untuk menjawab pencapaian visi-misi Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakkir Manaf. Karenanya, perlu ada kebijakan dari Pemerintah Aceh.
Moharriadi menambahkan, Komisi G DPRA mendesak Gubernur Aceh merevisi kembali KUA PPAS 2013 sebelum menjadi RKA. Komisi G juga pernah rapat dengan Badan Dayah membahas KUA PPAS dan sepakat mengusulkan pagu anggaran kepada Gubernur dalam hal ini TAPA dan BAPPEDA minimal Rp250 miliar lagi untuk Badan Dayah pada 2013.
BPP Dayah Aceh akan menggelar pengajian rutin bagi para pegawainya. Kegiatan pengajian ini dilakukan dua kali sebulan. Pengajian yang dilaksanakan itu untuk mendukung program Gubernur Aceh dalam meningkatkan pengetahuan agama bagi PNS di Aceh.
"Pengajian ini rutin dilaksanakan bagi keluarga besar BPP Dayah Aceh," ujar Rusmiadi.
Disebutkannya, pengajian rutin tersebut dilaksanakan setiap Kamis di minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya. Pengajian ini digelar di mushala BPP Dayah Aceh dengan mengundang tengku atau ustad dari dayah-dayah di Aceh sebagai pembimbing.
"Pengajian ini dilaksanakan setelah salat Zuhur dan akan diakhiri 15 menit sebelum salat Ashar," jelasnya. (Analisa/de)
