JAKARTA - Peneliti Monitoring Pelayanan Publik Indonesia Corruption Watch (MPP-ICW) Siti Juliantari Rachman mengatakan, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menemukan adanya kesalahan sistem dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN).
Hal ini disampaikan Tari usai melaporkan dugaan kebocoran kunci jawaban Ujian Nasional (UN) tahun 2013 di SMK Widuri, Jakarta Selatan kepada Irjen Kemdikbud Haryono Umar dan meminta Itjen melakukan imvestigasi. "Dari hasil pertemuan kita lihat ada kesalahan dalam sistem UN," kata Tari di kantor Itjen Kemdikbud, Senin (10/6).
Bahkan, Siti mengatakan siswa, guru dan sekolah sebenarnya menjadi korban dari pelaksanaan UN itu karena pemerintah mematok nilai kelulusan yang tinggi terhadap siswa. Sekolah juga mendapat tekanan untuk meningkatkan prestasi atas tingkat kelulusan siswanya.
"Siswa dan guru dan sekolah juga menjadi korban. Target kelulusan terlalu tinggi sementara fasilitas belum lengkap. Jadi anak dan guru sebenarnya juga korban dari sistem UN," tegasnya.
Dia juga melihat tidak efisiennya penerapan 20 variasi soal UN 2013 untuk mengantisipasi kebocoran. Karena fataktanya kebocoran jawaban terus terjadi. Hal ini membuktikan kalau pembocor sebenarnya juga punya cara lebih canggih.
"Meski sudah 20 variasi soal tapi tetap bocor karena pembocor juga sudah lebih canggih. Penggunaan barcode juga tidak berfungsi karena soal dicopy. Kemudian Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) diduga mengkonversi nilai-nilai siswa yang rendah agar bisa tetap lulus.
"Di Puspendik ada konversi nilai yang memungkinkan mengangkat nilai siswa yang rendah. Seperti apa sistem dan formula Puspendik juga abelum terbuka," pungkasnya.(jpnn)
