TAPAKTUAN - Bupati Aceh Selatan, HT Sama Indra SH dalam rapat koordinasi terkait penanggulangan bencana banjir dengan muspida dan satuan kerja perangkat kabupaten (SKPK) terkait di pendopo bupati, Minggu (12/5) mengatakan, bencana banjir, tanah longsor dan abrasi pantai di Kabupaten Aceh Selatan telah masuk kategori bencana alam skala provinsi.
Dikatakannya, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah fasilitas infrastruktur yang rusak, kerugian yang dialami serta korban banjir yang mengungsi. Korban musibah tersebut telah mencapai 10.048 kepala keluarga (KK) atau 41.424 jiwa, dengan titik pengungsian terdapat di beberapa wilayah dalam 11 kecamatan, korban untuk sementara menempati rumah sanak keluarga, mesjid atau tenda darurat.
“Kondisi saat ini, air masih belum surut dibeberapa titik dan diperkirakan jika guyuran hujan belum berhenti air bisa terus naik. Sehingga jika kondisi itu terus terjadi, korban serta gelombang pengungsi pun diperkirakan terus bertambah,” kata Sama Indra.
Menurutnya, sesuai ketentuan jika jumlah korban bencana alam tersebut sudah melewati 10.000 KK maka musibah bencana alam tersebut telah masuk skala provinsi, sedangkan jika korban sudah masuk 30.000 KK bencana alam tersebut sudah masuk skala nasional.
Selain itu, sambung bupati, ratusan hektare lahan pertanian warga khususnya lahan padi siap panen di persawahan juga rusak. Juga tambak ikan air payau dan ratusan ternak warga hilang atau mati akibat diterjang banjir besar.
“Bencana banjir yang paling parah melanda 11 kecamatan yakni Kluet Tengah, Kluet Utara, Kluet Timur, Kluet Selatan, Pasie Raja, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur,” sebut Sama Indra.
Ditambahkan oleh Wakil Bupati Kamarsyah SSos MM, akibat musibah banjir beberapa fasilitas infrastruktur hancur seperti jembatan gantung yang menghubungkan Gampong Kuta Malaka ke Gampong Koto Indarung Menggamat di Kecamatan Kluet Tengah, yang putus total.
”Akibatnya warga yang berdomisili di kedua gampong tersebut saat ini terisolir, mereka saat ini masih terkurung akibat tidak bisa keluar untuk ke pusat kecamatan di Menggamat, karena jembatan gantung putus total,” ujar Kamarsyah.
Aksi Penanganan
“Kondisi saat ini, air masih belum surut dibeberapa titik dan diperkirakan jika guyuran hujan belum berhenti air bisa terus naik. Sehingga jika kondisi itu terus terjadi, korban serta gelombang pengungsi pun diperkirakan terus bertambah,” kata Sama Indra.
Menurutnya, sesuai ketentuan jika jumlah korban bencana alam tersebut sudah melewati 10.000 KK maka musibah bencana alam tersebut telah masuk skala provinsi, sedangkan jika korban sudah masuk 30.000 KK bencana alam tersebut sudah masuk skala nasional.
Selain itu, sambung bupati, ratusan hektare lahan pertanian warga khususnya lahan padi siap panen di persawahan juga rusak. Juga tambak ikan air payau dan ratusan ternak warga hilang atau mati akibat diterjang banjir besar.
“Bencana banjir yang paling parah melanda 11 kecamatan yakni Kluet Tengah, Kluet Utara, Kluet Timur, Kluet Selatan, Pasie Raja, Bakongan, Bakongan Timur, Kota Bahagia, Trumon, Trumon Tengah dan Trumon Timur,” sebut Sama Indra.
Ditambahkan oleh Wakil Bupati Kamarsyah SSos MM, akibat musibah banjir beberapa fasilitas infrastruktur hancur seperti jembatan gantung yang menghubungkan Gampong Kuta Malaka ke Gampong Koto Indarung Menggamat di Kecamatan Kluet Tengah, yang putus total.
”Akibatnya warga yang berdomisili di kedua gampong tersebut saat ini terisolir, mereka saat ini masih terkurung akibat tidak bisa keluar untuk ke pusat kecamatan di Menggamat, karena jembatan gantung putus total,” ujar Kamarsyah.
Aksi Penanganan
Rapat koordinasi penanggulangan bencana banjir Aceh Selatan mendadak digelar bupati menyikapi sangat parahnya ekses musibah tersebut. Dalam rapat koordinasi itu bupati mendadak memanggil Asisten I dan Asisten II, beberapa kepala SKPK terkait yakni Kepala Badan Pananggulangan Bencana Daerah (BPBD) Drs Masdi, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Keuangan, Kepala BKPPP, Kabag Pemerintahan, Kabag Pembangunan dan Kabag Humas.
Sedangkan dua SKPK terkait lainnya yakni Dinas Pertanian dan Dinas Perkebunan yang turut diundang tidak hadir, sehingga bupati tidak mendapat laporan mengenai kerugian yang ditimbulkan akibat lahan pertanian rusak diterjang banjir.
Masing-masing SKPK yang hadir melaporkan aksi penanganan bencana yang telah mereka lakukan di lapangan serta kondisi terakhir dan jumlah korban di lapangan.
Kesimpulan akhir dalam rapat koordinasi itu, bupati memerintahkan SKPK terkait segera membentuk tim penanggulangan bencana serta segera mendirikan pos penanggulangan bencana di Tapaktuan untuk mengkoordinir seluruh penyaluran bantuan.
“Saya berharap tim penanggulangan bencana banjir Aceh Selatan yang akan dibentuk ini tidak sebatas menanggulangi bencana dalam tahap tanggap darurat, tapi juga harus mampu mengatasi persoalan banjir sampai kepada tahap rekonstruksi atau pembangunan kembali seluruh infrastruktur yang telah rusak,” pinta Sama Indra. (ck04/MB)
