 |
| ilustrasi: pelantikan pejabat DPRK | foto:pemkabas |
KLUET MEDIA | TAPAKTUAN - Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra. SH mengatakan terkait dengan fungsi dan wewenang DPR, bahwa anggota dewan bukanlah “manusia super” yang mampu mewujudkan harapan masyarakat yang diwakilinya secara sendiri-sendiri.
“Artinya, secara obyektif dan rasional tidak mungkin memperjuangkan aspirasi dan kehendak rakyat terhadap perbaikan atau perubahan secara instan, karena anggota dewan bekerja secara kolektif dan kolegial,” kata Bupati dalam sambutan di sidang Paripurna Istimewa agenda penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Golkar daerah pemilihan IV di Gedung DPR Kabupaten Aceh Selatan. Senin (16/9/2013).
Menurut dia, dalam pandangan persfektif lain, meski rakyat hanya menempati posisi sebagai “penonton”, bukan berarti berdiam diri dan bersikap pasif terhadap proses pembuatan kebijakan, melainkan dituntut sikap yang selalu peduli terhadap dinamika yang terjadi, agar anggota dewan sebagai wakil rakyat benar-benar melaksanakan fungsi keterwakilan (representasi) sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
Karenanya, rakyat harus selalu diposisikan dan diberi ruang sebagai pengontrol yang obyektif terhadap anggota dewan, agar selalu menjaga integritas sebagai wakil rakyat yang konsisten berpikir dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Hal ini disampaikannya mengingat tidak lama lagi, tepatnya 7 (tujuh) bulan kedepan kita akan dihadapkan oleh pemilihan umum legislatif. Untuk itu dia berharap pengurus dan simpatisan partai politik agar dapat memahami, bahwa ruang kebebasan dalam demokrasi bukan untuk pemaksaan kehendak dengan cara-cara kekerasan atau anarkis. Tetapi ruang kebebasan dalam demokrasi harus digunakan untuk menyemai semangat saling menghargai dan menghormati.
“Untuk itu, mari kita tetap menjaga stabilitas keamanan dan rasa perdamaian di daerah kita, serta melihat secara jernih berbagai kebutuhan rakyat yang harus senantiasa diutamakan agar tidak terabaikan karena berbagai agenda politik,” himbaunya.
Pada kesempatan itu, Bupati atas nama pemerintah kabupaten Aceh Selatan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada Alm. H. Abdul Salam atas dedikasi diri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku anggota DPRK Aceh Selatan.
Kepada saudara Kamalul sebagai pengganti, agar dapat segera melakukan penyesuaian diri secepatnya untuk melaksanakan amanah rakyat, dengan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan rakyat serta dapat menjadi penambah spirit dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.
Rapat Paripurna Istimewa DPRK tersebut dipimpin Ketua Safiron dan turut dihadiri unsure Muspida, Sekadakab H. Harmaini beserta para Asisten dan kepala SKPD dalan jajaran Setdakab Aceh Selatan. (qrt-hum).
“Artinya, secara obyektif dan rasional tidak mungkin memperjuangkan aspirasi dan kehendak rakyat terhadap perbaikan atau perubahan secara instan, karena anggota dewan bekerja secara kolektif dan kolegial,” kata Bupati dalam sambutan di sidang Paripurna Istimewa agenda penggantian antar waktu (PAW) anggota DPRK Aceh Selatan dari Partai Golkar daerah pemilihan IV di Gedung DPR Kabupaten Aceh Selatan. Senin (16/9/2013).
Menurut dia, dalam pandangan persfektif lain, meski rakyat hanya menempati posisi sebagai “penonton”, bukan berarti berdiam diri dan bersikap pasif terhadap proses pembuatan kebijakan, melainkan dituntut sikap yang selalu peduli terhadap dinamika yang terjadi, agar anggota dewan sebagai wakil rakyat benar-benar melaksanakan fungsi keterwakilan (representasi) sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki.
Karenanya, rakyat harus selalu diposisikan dan diberi ruang sebagai pengontrol yang obyektif terhadap anggota dewan, agar selalu menjaga integritas sebagai wakil rakyat yang konsisten berpikir dan bekerja untuk kepentingan rakyat.
Hal ini disampaikannya mengingat tidak lama lagi, tepatnya 7 (tujuh) bulan kedepan kita akan dihadapkan oleh pemilihan umum legislatif. Untuk itu dia berharap pengurus dan simpatisan partai politik agar dapat memahami, bahwa ruang kebebasan dalam demokrasi bukan untuk pemaksaan kehendak dengan cara-cara kekerasan atau anarkis. Tetapi ruang kebebasan dalam demokrasi harus digunakan untuk menyemai semangat saling menghargai dan menghormati.
“Untuk itu, mari kita tetap menjaga stabilitas keamanan dan rasa perdamaian di daerah kita, serta melihat secara jernih berbagai kebutuhan rakyat yang harus senantiasa diutamakan agar tidak terabaikan karena berbagai agenda politik,” himbaunya.
Pada kesempatan itu, Bupati atas nama pemerintah kabupaten Aceh Selatan juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setingi-tingginya kepada Alm. H. Abdul Salam atas dedikasi diri dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selaku anggota DPRK Aceh Selatan.
Kepada saudara Kamalul sebagai pengganti, agar dapat segera melakukan penyesuaian diri secepatnya untuk melaksanakan amanah rakyat, dengan penuh rasa tanggung jawab demi kepentingan rakyat serta dapat menjadi penambah spirit dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.
Rapat Paripurna Istimewa DPRK tersebut dipimpin Ketua Safiron dan turut dihadiri unsure Muspida, Sekadakab H. Harmaini beserta para Asisten dan kepala SKPD dalan jajaran Setdakab Aceh Selatan. (qrt-hum).
