TAPAKTUAN - Secara diam-diam, ternyata banyak pegawai negeri sipil (PNS) di Aceh Selatan beraflisaisi ke beberapa kandidat dan partai tertentu dalam proses Pilkada Bupati/Wakil Bupati periode 2013-2018.
Keterlibatan mereka berupa dukungan fasilitas, sarana dan prasarana berupa peminjaman mobil pribadi, sumbangan dana dan dugaan aksi penggalangan suara dan kampanye.
"Memang hal ini sulit dibuktikan secara hukum karena berbagai alasan, seperti hubungan keluarga, teman dekat maupun kepentingan tertentu. Sebenarnya hal ini yang perlu dipertegas oleh Pemkab Aceh Selatan," kata pemerhati sosial politik di Aceh Selatan, A Endi, di Tapaktuan, Minggu (13/1).
Mengamati perjalanan suksesi di Aceh Selatan ini, dia menyimpulkan masih ada PNS yang tidak mematuhi peraturan dan imbauan Sekdakab Aceh Selatan untuk tidak terlibat politik praktis. Bahkan sebagian PNS dengan gamblang ikut memobilisasi simpatisan kandidat untuk ikut memeriahkan kampanye maupun pertemuan kandidat tertentu.
Dia menyarankan Pemkab Aceh Selatan, dalam hal ini, Sekda untuk mengawasi PNS yang terlibat politik praktis dengan membentuk tim pemantau PNS untuk diawasi dan diberikan sanksi bila yang bersangkutan terlibat.
Menurut berbagai informasi yang berhasil dihimpun, banyak pejabat Pemkab AcehSelatan baik eselon II, III dan non eselon, ikut melakukan konsolidasi untuk kemenangan calon bupati/wakil bupati tertentu. Modus mereka berbagai cara, mulai dari penggalangan massa hingga pemberian dana pilkada.
Sekadar mengingatkan, Sekda Aceh Selatan, Drs H Harmaini Msi, telah mengedarkan surat untuk mengingatkan seluruh PNS di jajaran pemkab setempat tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis pada Pilkada.
Dasarnya, Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang isinya antara lain melarang keras keterlibatan PNS dalam aktivitas politik praktis apapun bentuknya.
Kampanye dialogis
Sementara, pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan periode ini dominan melakukan kampanye dialogis yang ditengarai untuk mengurangi biaya transportasi saat melakukan mobilisasi massa dan lebih mendekatkan figur kepada pemilih.
Menurut pantauan di Tapaktuan, Minggu (13/1), sejak kampanye dilakukan, hanya beberapa kandidat yang melakukan kampanye terbuka (rapat umum), seperti pasangan M Natsir/Zulkifli yang diusung Partai Aceh (PA) di hari pertama.
Sementara, lima pasangan lainnya lebih memilih kampanye dialogis maupun konvoi di wilayah kampanye yang telah ditentukan KIP Aceh Selatan dan sekaligus mengunjungi warga setempat.
Demikian pula pada hari keempat, pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan dominan dalam bentuk dialogis dan konvoi kenderaan roda empat dengan ratusan massa pendukung.
"Kampanye dialogis lebih efektif menarik dukungan dan sangat efisien dalam biaya. ‘Kan lebih bagus berdilaog dengan masyaralat pemilih dibandingkan ‘teriak-teriak’ di lapangan," kata Muhijar, tim pemenangan/kampanye pasangan Drs HT Darisman-Khaidir Amin SE di Tapaktuan, Sabtu (12/1).
Menurutnya, tim kampanye pasangan ini melakukan kampanye dialogis di Meukek-Sawang pada Sabtu (12/1). Sebelumnya di wilayah Kluet Raya.
Pasangan HT Sama Indra/Karmasyah Ssos MM, juga dilaporkan hanya menggelar kampanye dialogis pada hari pertama, Kamis (10/1). Pasangan Wahyu M Waly Putra SH/H Irwan SE Msi, Sabtu (12/10, menggelar kampanye dialogis di Kotafajar/Simpang Empat Kluet Utara, setelah sebelumnya di Krueng Luas Kecamatan Trumon Tengah.
Sementara, pasangan Hasmar Yulia SPd/Mudasir Skom dari jalur independen atau perseorangan, mengatakan, timnya hanya melakukan kampanye dialogis dan tidak ada program untuk kampanye terbuka (rapat umum).
"Lebih efektif melalui kampanye dialogis di samping menghemat biaya," kata Asmar Yulia seraya mengakui dia bersama tim memperbanyak pemasangan baliho untuk menarik simpatisan. (analisa/de)
Keterlibatan mereka berupa dukungan fasilitas, sarana dan prasarana berupa peminjaman mobil pribadi, sumbangan dana dan dugaan aksi penggalangan suara dan kampanye.
"Memang hal ini sulit dibuktikan secara hukum karena berbagai alasan, seperti hubungan keluarga, teman dekat maupun kepentingan tertentu. Sebenarnya hal ini yang perlu dipertegas oleh Pemkab Aceh Selatan," kata pemerhati sosial politik di Aceh Selatan, A Endi, di Tapaktuan, Minggu (13/1).
Mengamati perjalanan suksesi di Aceh Selatan ini, dia menyimpulkan masih ada PNS yang tidak mematuhi peraturan dan imbauan Sekdakab Aceh Selatan untuk tidak terlibat politik praktis. Bahkan sebagian PNS dengan gamblang ikut memobilisasi simpatisan kandidat untuk ikut memeriahkan kampanye maupun pertemuan kandidat tertentu.
Dia menyarankan Pemkab Aceh Selatan, dalam hal ini, Sekda untuk mengawasi PNS yang terlibat politik praktis dengan membentuk tim pemantau PNS untuk diawasi dan diberikan sanksi bila yang bersangkutan terlibat.
Menurut berbagai informasi yang berhasil dihimpun, banyak pejabat Pemkab AcehSelatan baik eselon II, III dan non eselon, ikut melakukan konsolidasi untuk kemenangan calon bupati/wakil bupati tertentu. Modus mereka berbagai cara, mulai dari penggalangan massa hingga pemberian dana pilkada.
Sekadar mengingatkan, Sekda Aceh Selatan, Drs H Harmaini Msi, telah mengedarkan surat untuk mengingatkan seluruh PNS di jajaran pemkab setempat tetap menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis pada Pilkada.
Dasarnya, Peraturan Pemerintah (PP) No 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang isinya antara lain melarang keras keterlibatan PNS dalam aktivitas politik praktis apapun bentuknya.
Kampanye dialogis
Sementara, pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan periode ini dominan melakukan kampanye dialogis yang ditengarai untuk mengurangi biaya transportasi saat melakukan mobilisasi massa dan lebih mendekatkan figur kepada pemilih.
Menurut pantauan di Tapaktuan, Minggu (13/1), sejak kampanye dilakukan, hanya beberapa kandidat yang melakukan kampanye terbuka (rapat umum), seperti pasangan M Natsir/Zulkifli yang diusung Partai Aceh (PA) di hari pertama.
Sementara, lima pasangan lainnya lebih memilih kampanye dialogis maupun konvoi di wilayah kampanye yang telah ditentukan KIP Aceh Selatan dan sekaligus mengunjungi warga setempat.
Demikian pula pada hari keempat, pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Aceh Selatan dominan dalam bentuk dialogis dan konvoi kenderaan roda empat dengan ratusan massa pendukung.
"Kampanye dialogis lebih efektif menarik dukungan dan sangat efisien dalam biaya. ‘Kan lebih bagus berdilaog dengan masyaralat pemilih dibandingkan ‘teriak-teriak’ di lapangan," kata Muhijar, tim pemenangan/kampanye pasangan Drs HT Darisman-Khaidir Amin SE di Tapaktuan, Sabtu (12/1).
Menurutnya, tim kampanye pasangan ini melakukan kampanye dialogis di Meukek-Sawang pada Sabtu (12/1). Sebelumnya di wilayah Kluet Raya.
Pasangan HT Sama Indra/Karmasyah Ssos MM, juga dilaporkan hanya menggelar kampanye dialogis pada hari pertama, Kamis (10/1). Pasangan Wahyu M Waly Putra SH/H Irwan SE Msi, Sabtu (12/10, menggelar kampanye dialogis di Kotafajar/Simpang Empat Kluet Utara, setelah sebelumnya di Krueng Luas Kecamatan Trumon Tengah.
Sementara, pasangan Hasmar Yulia SPd/Mudasir Skom dari jalur independen atau perseorangan, mengatakan, timnya hanya melakukan kampanye dialogis dan tidak ada program untuk kampanye terbuka (rapat umum).
"Lebih efektif melalui kampanye dialogis di samping menghemat biaya," kata Asmar Yulia seraya mengakui dia bersama tim memperbanyak pemasangan baliho untuk menarik simpatisan. (analisa/de)
