KLUETMEDIA | TAPAKTUAN - Meski sempat diwarnai usul, saran dan kritikan, empat fraksi DPRK Aceh Selatan, akhirnya dengan suara bulat menerima pelaksanaan APBK dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2012.
Sebelumnya dua dari empat fraksi yakni F-KB dan fraksi Demokrat ngotot supaya lebih dulu ditindak -lanjuti temuan dari BPK sekaligus mengoreksi hasil penilaian kinerja tahun lalu sebelum di sahkan .
Penerimaan itu, tercermin melalui pendapat akhir fraksi dewan, menjelang penutupan sidang paripurna-II DPRK yang dipimpin Ketua Dewan Safiron, di ruang sidang gedung dewan, Jalan Syech Abdurrauf Tapaktuan, Jumat (4/10).
Keempat fraksi dewan yang menyampaikan pendapat akhirnya, dalam sidang yang dihadiri Bupati HT Sama Indra, Wabup Kamarsyah,S.Sos,MM, Unsur Muspida, Sekdakab Drs.H.Harmaini,M.Si serta SKPK itu, meliputi Fraksi Karya Bangsa melalui Ketuanya Azmir,SH, Fraksi Demokrat melalui Ketuanya Syahril,S.Ag, Fraksi PA melalui Sekretarisnya Zirhan,SP dan Fraksi PKPI melalui Jubirnya Ir.H.Ridwan A.Rahman,MT.
Selain menerima pelaksanaan APBK dan LKPJ 2012, dewan juga menyetujui dan mensahkan APBK-P 2013 senilai Rp 761 miliar lebih atau bertambah sebesar Rp 21,687 miliar lebih serta dua rancangan qanun (Raqan), meliputi Raqan PBB dan Revisi Raqan Pajak Penerangan Jalan.
Bupati HT Sama Indra menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan dan apresiasi terhadap dewan yang telah membahas dengan seksama pelaksanaan APBK dan LKPJ 2012, APBK-P 2013 dan dua Raqan yang diajukan ke forum dewan.
Adanya perbedaan pendapat dalam pembahasan, merupakan dinamika demokrasi sebagai pertanda harmonisnya hubungan kerja sama antara eksekutif dengan legislatif. Karena berorientasi pada satu tujuan yaitu mempercepat perubahan Aceh Selatan menuju kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan itu, bupati juga menanggapi sejumlah saran dan kritikan yang disampaikan dalam pendapat akhir fraksi dewan, di antaranya menyangkut penertiban tambang liar, persoalan aset daerah, batas perkebunan PT Asdal, kedisiplianan PNS, mutu pendidikan dan masalah pertanian. “Semuanya menjadi bahan masukan untuk segera ditindaklanjuti,”ucapnya.(pemkabas)
