 |
| Bendera Aceh | okezone |
BANDA ACEH- Pemprov Aceh berencana meluncurkan bendera bintang bulan sebagai bendera daerah pada upacara peringatan delapan tahun perdamaian RI-GAM, 15 Agustus mendatang.
Pengibaran bendera Aceh yang mirip simbol GAM itu akan diawali dengan penaikan bendera merah putih.
"Seusai ketentuan qanun, kita naikkan bendera RI dulu, kemudian baru bendera Aceh," kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdullah Saleh kepada wartawan di sela rapat tertutup Pemprov Aceh dengan tim Kemendagri di Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (24/7/2013).
Karena sifatnya peluncuran, lanjut dia, pengibaran bendera bulan bintang akan dipusatkan pada satu lokasi saat puncak peringatan penandatanganan MoU Helsinki yang direncanakan di Kantor Gubernur Aceh.
"Soal tempat belum difinalkan, sekarang masih sebatas pembentukan panitia," ujar politikus Partai Aceh.
Pengibaran bendera bulan bintang akan diiringi azan, karena belum adanya himne. Melalui pengibaran bendera merah putih-bendera Aceh ini, Abdullah berharap akan muncul lagi semangat nasionalisme Indonesia dan kecintaan rakyat terhadap Aceh paskakonflik.
Rencana pengibaran bendera Aceh secara resmi ini sudah diputuskan dalam rapat antara legislatif dan eksekutif Aceh beberapa waktu lalu. Rencana ini juga sudah disampaikan kepada tim Kemendagri yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam pertemuan tertutup dengan Pemprov Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh di Banda Aceh hari ini.
"Sudah disampaikan tadi, tapi belum ada respon karena pertemuan masih terus berlangsung," sebut Abdullah yang ikut juga dalam rapat tertutup itu.
Dalam rapat ini selain Dirjen Otda, juga hadir Dirjen Kesbangpol Linmas. Sedangkan dari unsur Pemerintah Aceh diantaranya hadir Gubernur Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah dan unsur Komisi A. Rapat dimulai sejak pukul 11.30 WIB masih berlangsung hingga sekarang.
Abdullah menyampaikan dalam rapat ini kedua pihak kembali melanjutkan pembahasan soal bendera, lambang Aceh dan Wali Nanggroe. "Ini kelanjutan dari pertemuan sebelum-sebelumnya," katanya.
Selain soal bendera, kedua pihak juga membahas penuntasakan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
"Mereka (Kemendagri) juga menyampaikan pesan Mendagri mengundang Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Nanggroe untuk hadir ke Jakarta, 1 Agustus nanti," tukasnya. (OZ)
Pengibaran bendera Aceh yang mirip simbol GAM itu akan diawali dengan penaikan bendera merah putih.
"Seusai ketentuan qanun, kita naikkan bendera RI dulu, kemudian baru bendera Aceh," kata Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Abdullah Saleh kepada wartawan di sela rapat tertutup Pemprov Aceh dengan tim Kemendagri di Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis (24/7/2013).
Karena sifatnya peluncuran, lanjut dia, pengibaran bendera bulan bintang akan dipusatkan pada satu lokasi saat puncak peringatan penandatanganan MoU Helsinki yang direncanakan di Kantor Gubernur Aceh.
"Soal tempat belum difinalkan, sekarang masih sebatas pembentukan panitia," ujar politikus Partai Aceh.
Pengibaran bendera bulan bintang akan diiringi azan, karena belum adanya himne. Melalui pengibaran bendera merah putih-bendera Aceh ini, Abdullah berharap akan muncul lagi semangat nasionalisme Indonesia dan kecintaan rakyat terhadap Aceh paskakonflik.
Rencana pengibaran bendera Aceh secara resmi ini sudah diputuskan dalam rapat antara legislatif dan eksekutif Aceh beberapa waktu lalu. Rencana ini juga sudah disampaikan kepada tim Kemendagri yang dipimpin Dirjen Otonomi Daerah Djohermansyah Djohan dalam pertemuan tertutup dengan Pemprov Aceh di Meuligoe Gubernur Aceh di Banda Aceh hari ini.
"Sudah disampaikan tadi, tapi belum ada respon karena pertemuan masih terus berlangsung," sebut Abdullah yang ikut juga dalam rapat tertutup itu.
Dalam rapat ini selain Dirjen Otda, juga hadir Dirjen Kesbangpol Linmas. Sedangkan dari unsur Pemerintah Aceh diantaranya hadir Gubernur Zaini Abdullah, Ketua DPRA Hasbi Abdullah dan unsur Komisi A. Rapat dimulai sejak pukul 11.30 WIB masih berlangsung hingga sekarang.
Abdullah menyampaikan dalam rapat ini kedua pihak kembali melanjutkan pembahasan soal bendera, lambang Aceh dan Wali Nanggroe. "Ini kelanjutan dari pertemuan sebelum-sebelumnya," katanya.
Selain soal bendera, kedua pihak juga membahas penuntasakan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.
"Mereka (Kemendagri) juga menyampaikan pesan Mendagri mengundang Gubernur, Wakil Gubernur, Wali Nanggroe untuk hadir ke Jakarta, 1 Agustus nanti," tukasnya. (OZ)
