JAKARTA - Pemerintah kembali membuka lowongan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi tahun 2013, pada Juli mendatang. Pemerintah menyiapkan kuota penerimaan CPNS berjumlah 60 ribu.
“Tahun ini kita terima CPNS formasi baru,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Medan, Selasa, 19 Maret 2013.
Abubakar menjelaskan penerimaan CPNS tahun 2013 ini sekitar 50 persen dari total jumlah PNS yang pensiun tahun 2013 yakni 120 ribu.
“Tahun ini kita terima CPNS formasi baru,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar di Medan, Selasa, 19 Maret 2013.
Abubakar menjelaskan penerimaan CPNS tahun 2013 ini sekitar 50 persen dari total jumlah PNS yang pensiun tahun 2013 yakni 120 ribu.
Dia juga menjelaskan penerimaan CPNS tahun 2013 akan difokuskan kepada kebutuhan lembaga dan departemen dengan mengedepankan azas kompetensi dan kelayakan.
“Dengan kata lain penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau yang diperlukan saja. Pola seperti ini harus dilakukan karena jumlah PNS kita berlebih untuk satu lembaga/departemen. Jadi prinsipnya, kita hanya menerima formasi CPNS yang paling dibutuhkan saja,” katanya.
Abubakar berada di Medan untuk menghadiri acara penandatanganan pencananganan zona integritas wilayah bebas korupsi bagi Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengajak seluruh elemen di provinsi ini untuk lebih proaktif memberangus praktik korupsi di wilayah masing-masing.(/tempo)
“Dengan kata lain penerimaan CPNS tahun 2013 ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau yang diperlukan saja. Pola seperti ini harus dilakukan karena jumlah PNS kita berlebih untuk satu lembaga/departemen. Jadi prinsipnya, kita hanya menerima formasi CPNS yang paling dibutuhkan saja,” katanya.
Abubakar berada di Medan untuk menghadiri acara penandatanganan pencananganan zona integritas wilayah bebas korupsi bagi Provinsi Sumatera Utara. Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengajak seluruh elemen di provinsi ini untuk lebih proaktif memberangus praktik korupsi di wilayah masing-masing.(/tempo)
