TAPAKTUAN - Akibat ketiadaan dana, tim panitia khusus (Pansus) DPRK Aceh Selatan te ntang laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati periode 2009-2013, tidak siap melakukan tugasnya.
Jadwal yang sedianya dimulai sejak Selasa (20/2), akkhirnya molor sehingga kegiatan pansus itu dinilai tidak efektif.
Pasalnya, sebagaimana disepakati Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Aceh Selatan, kegiatan pansus akan berlangsung selama tiga sebelum dibawa dalam rapat komisi-komisi DPRK pada 26-28 Februari 2013. "Karena tidak ada dana operasional kegiatan, maka Tim Pansus DPRK tidak jadi dimulai hari ini," kata anggota DPRK Aceh Selatanm Azmir SH, di Tapaktuan, Selasa (20/2).
Dikatakan, kondisi ini menggambarkan bahwa keuangan Pemkab Aceh Selatan dalam situasi sangat memprihatinkan alias tidak sehat.
Diapun menyatakan setuju dengan anggapan banyak kalangan di Aceh Selatan bahwa kondisi keuangan kabupaten ini dalam kondisi kritis dan bahkan terancam kolaps.
Sementara itu, keterangan lain di Sekretariat DPRK Aceh Selatan mengatakan, molornya kegiatan Tim Pansus itu ke lapangan lebih karena anggota DPRK sedang berkoordinasi dengan SKPK dan mengumpulkan bahan pembanding dengan realisasi di lapangan.
Sekadar mengingatkan, kondisi keuangan Aceh Selatan yang sangat memprihatinkan itu berlangsung sepanjang tahun anggaran 2010-2011 dan puncaknya adalah 2012-2013, sehingga pantas ada pertanyaan yang sempat muncul di media ini tentang kondisi ini.
Dampaknya, banyak pembayaran dana proyek yang sudah dirampungkan oleh rekanan hingga kini belum dilunasi serta adanya kegiatan di SKPD yang terganjal.
‘Jadi kondisi keuangan yang amburadul ini bukannya muncul sekarang, tetapi telah bermula sejak dua-tiga tahun lalu,’ akunya.
Kegiatan Tim Pansus DPRK adalah rangkaian dari ekspose Bupati Aceh Selatan dalam rangka LKPJ lima tahunan yang disampaikan Bupati Husin Yusuf di hadapan Bawasda Aceh di Aula Pendopo Bupati Aceh Selatan Tapaktuan, Senin (19/2).
Tugas pansus antara lain akan memeriksa silang realisasi program bupati selama lima tahun dalam kaitan dengan visi-misinya dan hasil eskposenya. (de/analisadaily)
Jadwal yang sedianya dimulai sejak Selasa (20/2), akkhirnya molor sehingga kegiatan pansus itu dinilai tidak efektif.
Pasalnya, sebagaimana disepakati Badan Musyawarah (Bamus) DPRK Aceh Selatan, kegiatan pansus akan berlangsung selama tiga sebelum dibawa dalam rapat komisi-komisi DPRK pada 26-28 Februari 2013. "Karena tidak ada dana operasional kegiatan, maka Tim Pansus DPRK tidak jadi dimulai hari ini," kata anggota DPRK Aceh Selatanm Azmir SH, di Tapaktuan, Selasa (20/2).
Dikatakan, kondisi ini menggambarkan bahwa keuangan Pemkab Aceh Selatan dalam situasi sangat memprihatinkan alias tidak sehat.
Diapun menyatakan setuju dengan anggapan banyak kalangan di Aceh Selatan bahwa kondisi keuangan kabupaten ini dalam kondisi kritis dan bahkan terancam kolaps.
Sementara itu, keterangan lain di Sekretariat DPRK Aceh Selatan mengatakan, molornya kegiatan Tim Pansus itu ke lapangan lebih karena anggota DPRK sedang berkoordinasi dengan SKPK dan mengumpulkan bahan pembanding dengan realisasi di lapangan.
Sekadar mengingatkan, kondisi keuangan Aceh Selatan yang sangat memprihatinkan itu berlangsung sepanjang tahun anggaran 2010-2011 dan puncaknya adalah 2012-2013, sehingga pantas ada pertanyaan yang sempat muncul di media ini tentang kondisi ini.
Dampaknya, banyak pembayaran dana proyek yang sudah dirampungkan oleh rekanan hingga kini belum dilunasi serta adanya kegiatan di SKPD yang terganjal.
‘Jadi kondisi keuangan yang amburadul ini bukannya muncul sekarang, tetapi telah bermula sejak dua-tiga tahun lalu,’ akunya.
Kegiatan Tim Pansus DPRK adalah rangkaian dari ekspose Bupati Aceh Selatan dalam rangka LKPJ lima tahunan yang disampaikan Bupati Husin Yusuf di hadapan Bawasda Aceh di Aula Pendopo Bupati Aceh Selatan Tapaktuan, Senin (19/2).
Tugas pansus antara lain akan memeriksa silang realisasi program bupati selama lima tahun dalam kaitan dengan visi-misinya dan hasil eskposenya. (de/analisadaily)
