BANDA ACEH – Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Gita Wirjawan, besok (Selasa, 16/6/2013) direncanakan akan meresmikan pembukaan Pasar Atjeh II di Banda Aceh.
“Pemerintah Kota Banda Aceh kembali merampungkan pembangunan Pasar Atjeh tahap ke II. Pasar dengan konsep modern dan tetap mempertahankan nuansa tradisional ini, pembukaannya akan diresmikan oleh Menteri Perdagangan Bapak Gita Wirjawan,” terang Kabag Humas Setda Kota Banda Aceh, Marwan Jalil.
Pasar Atjeh terletak di pusat kota dan berdampingan dengan Mesjid kebanggaan masyarakat Aceh, Mesjid Raya Baiturrahman yang juga salah satu Mesjid termegah di Asia Tenggara.
Pasar Atjeh menjadi simbol perekonomian Aceh yang saat itu menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama Eropa, Turki dan Cina juga simbol politik Aceh pada masa Kerajaan Aceh Darussalam.
Marwan menjelaskan, Pembangunan Pasar Atjeh Tahap II dengan luas 36.000 M2 ini menghabiskan dana sebesar Rp 116,2 Milyar, yang bersumber dari dana APBN, yaitu melalui Kementerian Perdagangan sebesar 71,9 Milyar, Pinjaman dari World Bank sebesar 42 Milyar dan dari APBK Banda Aceh sebesar 2,3 Milyar yang digunakan untuk Perencanaan dan Pengawasan.
“Layaknya pasar modern, fasilitas berjualan di Pasar Atjeh II juga dibangun dengan konsep kekinian. Selain menyediakan ratusan kios di setiap lantainya, pasar ini juga menyediakan los sayur dan buah di lantai dasar sebanyak 106 unit yang semuanya sudah penuh dan akan diisi segera oleh para pedagang,” tambah Marwan.
Tidak hanya kios dagangan, kompleks Pasar Atjeh ini juga akan dilengkapi dengan supermarket, pusat jajanan, pusat permainan anak, Mushalla, dan ruang pertemuan.
“Dengan fasilitas yang telah lebih mapan ini, pedagang Pasar Atjeh diminta untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam ketertiban pengelolaan pasar,” ujar Marwan.
Ada dua hal yang menarik dari Pembangunan Pasar Atjeh ini, pertama adalah bangunan pasar ini bukan di atas tanah kosong milik Pemerintah Kota Banda Aceh secara penuh, akan tetapi di atas tanah milik masyarakat, pribadi, keluarga, tanah waqaf dan sebahagian milik Pemerintah Kota dengan sistem konsolidasi lahan.
Kedua, Pemko telah mengesahkan pengelolaan pasar ini dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah.
“Pemerintah Kota Banda Aceh kembali merampungkan pembangunan Pasar Atjeh tahap ke II. Pasar dengan konsep modern dan tetap mempertahankan nuansa tradisional ini, pembukaannya akan diresmikan oleh Menteri Perdagangan Bapak Gita Wirjawan,” terang Kabag Humas Setda Kota Banda Aceh, Marwan Jalil.
Pasar Atjeh terletak di pusat kota dan berdampingan dengan Mesjid kebanggaan masyarakat Aceh, Mesjid Raya Baiturrahman yang juga salah satu Mesjid termegah di Asia Tenggara.
Pasar Atjeh menjadi simbol perekonomian Aceh yang saat itu menjalin kerjasama perdagangan dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia, terutama Eropa, Turki dan Cina juga simbol politik Aceh pada masa Kerajaan Aceh Darussalam.
Marwan menjelaskan, Pembangunan Pasar Atjeh Tahap II dengan luas 36.000 M2 ini menghabiskan dana sebesar Rp 116,2 Milyar, yang bersumber dari dana APBN, yaitu melalui Kementerian Perdagangan sebesar 71,9 Milyar, Pinjaman dari World Bank sebesar 42 Milyar dan dari APBK Banda Aceh sebesar 2,3 Milyar yang digunakan untuk Perencanaan dan Pengawasan.
“Layaknya pasar modern, fasilitas berjualan di Pasar Atjeh II juga dibangun dengan konsep kekinian. Selain menyediakan ratusan kios di setiap lantainya, pasar ini juga menyediakan los sayur dan buah di lantai dasar sebanyak 106 unit yang semuanya sudah penuh dan akan diisi segera oleh para pedagang,” tambah Marwan.
Tidak hanya kios dagangan, kompleks Pasar Atjeh ini juga akan dilengkapi dengan supermarket, pusat jajanan, pusat permainan anak, Mushalla, dan ruang pertemuan.
“Dengan fasilitas yang telah lebih mapan ini, pedagang Pasar Atjeh diminta untuk mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam ketertiban pengelolaan pasar,” ujar Marwan.
Ada dua hal yang menarik dari Pembangunan Pasar Atjeh ini, pertama adalah bangunan pasar ini bukan di atas tanah kosong milik Pemerintah Kota Banda Aceh secara penuh, akan tetapi di atas tanah milik masyarakat, pribadi, keluarga, tanah waqaf dan sebahagian milik Pemerintah Kota dengan sistem konsolidasi lahan.
Kedua, Pemko telah mengesahkan pengelolaan pasar ini dengan sistem Badan Layanan Umum Daerah.
sumber: Atjehlink
