PT. PSU melalui suratnya mengundang Pemda Aceh Selatan untuk mengadakan pertemuan di suatu tempat di medan, Sumatera Utara. Kabar ini tentu saja sangat mengejutkan karena pertemuan itu menyangkut kebijakan strategis daerah.
Tim evaluasi Pemda Aceh Selatan yang di pimpin Sekda beserta Kadis Pertambangan, Kadis Perhubungan, Asisten II, dan beberapa orang anggota DPRK hingga saat ini belum mengklarifikasi hasil dari pertemuan tersebut, namun yang jelas ini sudah mengindikasikan hal yang tidak wajar.
Sudah rahasia umum bahwa PT.PSU itu sarat dengan masalah dan harus di evaluasi, mulai dari sewa lahan, tunggakan pajak, MoU dengan Pemda menyangkut kewajiban yang harus di bayar ke KAS daerah, regulasi kajian study AMDAL, dll.
Pertanyaannya adalah, bila memang hasil evaluasi itu sudah ada mengapa tidak di umumkan ke publik?.
Sehingga dari hal tersebut, kami mensinyalir ada pihak-pihak dari eksekutif dan legislatif yang berupaya untuk memuluskan legalitas izin operasional PT.PSU untuk kembali mengeruk hasil tambang di aceh selatan.
Sehingga dari hal tersebut, kami mensinyalir ada pihak-pihak dari eksekutif dan legislatif yang berupaya untuk memuluskan legalitas izin operasional PT.PSU untuk kembali mengeruk hasil tambang di aceh selatan.
Konyol nya lagi, dengan dalih bahwa salah satu Pimpinan PT. PSU sedang sakit di Medan sehingga pertemuan antara Pemda Aceh Selatan dan PT. PSU 'harus' dilakukan di provinsi tetangga tersebut. Atas dasar itulah, Laskar Pemda rame-rame safari ke medan. Hal ini tentu saja menimbulkan konotasi negatif,
seakan - akan Pemda Aceh Selatan bisa diatur oleh sebuah perusahaan swasta yang notabene masih mempunyai masalah di Aceh Selatan. Apalagi terbetik kabar bahwa semua operasional, komsumsi serta akomodasi dari pertemuan tersebut ditanggung oleh Manajemen PT. PSU dan hal ini jelas terindikasi sebuah praktek gratifikasi.
Kami juga mengingatkan Bupati agar jangan terjebak dengan permainan orang-orang lama yang kemungkinan sengaja ingin menjatuhkan citra kepemimpinan pemerintah SAKA, apalagi dinas terkait yaitu dinas pertambangan saat ini dipimpin oleh figur yang tidak ahli di bidangnya.
Sekedar mengingatkan, persoalan tambang adalah kebijakan strategis daerah, mengapa harus dibahas di luar daerah dengan alasan karena salah satu pimpinan PT. PSU sedang sakit atau baru sembuh. Sebaiknya Pemda Aceh Selatan bisa menjadwalkan kembali pertemuan tersebut di Aceh Selatan sehingga tidak terjadi penafsiran yang negatif didalam masyarakat.
Meskipun dalam pertemuan itu belum menghasilkan kesepakatan yang permanen, tapi kami selaku elemen sipil akan terus mengawai dan tetap mengkritisi setiap kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat.
Pada sisi lain, kami menyesalkan adanya kabar dari salah seorang anggota DPRK yang mengatakan bahwa MoU Golden Share sudah disepakati pada saat transisi Plh Bupati Aceh Selatan yang saat itu dijabat oleh Drs. Harmaini. Menurut kami tindakan tersebut jelas salah, sebab kebijakan strategis tidak boleh diambil oleh pelaksana harian sementara (Plh) sementara pada waktu itu Bupati yang terpilih sudah ada.
Untuk itu, kami lebih setuju apabila tambang tersebut dikelola oleh masyarakat sekitar dengan memperhatikan aspek-aspek kearifan lokal lingkungan setempat. Sudah jadi kewajiban moral bagi kita untuk mengkritisi dan mengawal setiap kebijakan publik supaya Pemda tetap berada di jalur yang benar, Itulah salah satu bentuk dukungan kami kapada Pemerindah Daerah Aceh Selatan dan juga masyarakat secara umum.
Siska Elviadi Rajo Evi
Deputi Kebijakan Publik Institute Study of Social Development Strategy (INSOSDES)
