JAKARTA - Ribuan mahasiswa penerima beasiswa kini diliputi kekhawatiran. Pasalnya, anggaran beasiswa yang melekat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kini diblokir oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Jika tidak segera dicairkan maka para mahasiswa ini terancam di drop out (DO) dari universitas tempat menempuh pendidikan karena dianggap tidak memenuhi kewajibannya.
Makanya, Forum Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemendikbud (FMPBK) mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran beasiswa tersebut. Ketua FMPBK, Sudiyatmiko mengatakan semestinya Kementerian Keuangan bersikap proposional terkait dengan pemblokiran anggaran Kemendikbud sebesar Rp 62,1 Triliun.
"Kemenkeu seharusnya bersikap proporsional dalam pemblokiran anggaran di Kemendikbud. Program beasiswa di Kemendikbud semestinya tidak diblokir karena manfaat dan tujuannya jelas. Akibat pemblokiran ini, ribuan penerima beasiswa terancam drop out," ujar Sudiyatmiko, yang tercatat sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kemendikbud dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Menurut mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) ini, ribuan penerima beasiswa dari Kemendikbud berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan ragam profesi. "Mereka ada yang berasal dari dosen, pegawai negeri sipil, aktivis, jurnalis, dan lain-lain," tambah Sudiyatmiko yang juga tercatat sebagai mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.
Sudiyatmiko mengatakan, proses seleksi dalam penerimaan beasiswa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan secara selektif dan kompetitif. Ia menjamin, proses penerimaan beasiswa dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Merujuk pengalaman kita, proses seleksi beasiswa cukup ketat, transpran dan akuntabel. Jadi tidak ada praktik kongkalingkong anggaran," tandas Miko.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu memblokir anggaran Kemendikbud sebesar Rp 62,1 triliun atau 84,9 persen. Pemblokiran tersebut dilakukan karena dari 10 program kerja yang diajukan, hanya satu yang jelas. Agus menjelaskan, pihaknya akan mengkaji kembali postur anggaran Kemendikbud dan dibahas bersama dengan Komisi X DPR.
Agus yang kini berstatus sebagai calon Gubenur Bank Indonesia menyebutkan total anggaran Kemendikbud sebesar Rp 73,1 triliun masih perlu dibahas kembali secara menyeluruh. Sebab, ada 9 program kerja yang belum jelas peruntukan karena sering berubah-ubah. (awa/jpnn)
Makanya, Forum Mahasiswa Penerima Beasiswa Kemendikbud (FMPBK) mendesak Kementerian Keuangan untuk segera mencairkan anggaran beasiswa tersebut. Ketua FMPBK, Sudiyatmiko mengatakan semestinya Kementerian Keuangan bersikap proposional terkait dengan pemblokiran anggaran Kemendikbud sebesar Rp 62,1 Triliun.
"Kemenkeu seharusnya bersikap proporsional dalam pemblokiran anggaran di Kemendikbud. Program beasiswa di Kemendikbud semestinya tidak diblokir karena manfaat dan tujuannya jelas. Akibat pemblokiran ini, ribuan penerima beasiswa terancam drop out," ujar Sudiyatmiko, yang tercatat sebagai penerima Beasiswa Unggulan Kemendikbud dalam keterangan persnya di Jakarta, Kamis (7/3/2013).
Menurut mahasiswa Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia (UI) ini, ribuan penerima beasiswa dari Kemendikbud berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan ragam profesi. "Mereka ada yang berasal dari dosen, pegawai negeri sipil, aktivis, jurnalis, dan lain-lain," tambah Sudiyatmiko yang juga tercatat sebagai mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini.
Sudiyatmiko mengatakan, proses seleksi dalam penerimaan beasiswa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan secara selektif dan kompetitif. Ia menjamin, proses penerimaan beasiswa dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Merujuk pengalaman kita, proses seleksi beasiswa cukup ketat, transpran dan akuntabel. Jadi tidak ada praktik kongkalingkong anggaran," tandas Miko.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kemenkeu memblokir anggaran Kemendikbud sebesar Rp 62,1 triliun atau 84,9 persen. Pemblokiran tersebut dilakukan karena dari 10 program kerja yang diajukan, hanya satu yang jelas. Agus menjelaskan, pihaknya akan mengkaji kembali postur anggaran Kemendikbud dan dibahas bersama dengan Komisi X DPR.
Agus yang kini berstatus sebagai calon Gubenur Bank Indonesia menyebutkan total anggaran Kemendikbud sebesar Rp 73,1 triliun masih perlu dibahas kembali secara menyeluruh. Sebab, ada 9 program kerja yang belum jelas peruntukan karena sering berubah-ubah. (awa/jpnn)
