 |
| Bupati bersama pimpinan pesantren Aceh selatan | foto: pemkabas |
KLUET MEDIA | TAPAKTUAN - Bupati Aceh Selatan HT. Sama Indra tetap berkomitmen dalam pembentukan badan dayah di kabupaten tersebut. Pasalnya hal itu merupakan perwujudan salah satu program SAKA untuk Aceh Selatan yang Islami.
“ Namun, pembentukan badan dayah yang selama ini bergabung di Dinas Pendidikan perlu perangkat hukum atas perubahan nomenklatur ini. Tentunya memerlukan waktu yang sedikit panjang,” katanya, seusai menerima beberapa pimpinan pesantren di Aceh Selatan, di pendopo Bupati, Rabu (11/9/2013).
Menurut Bupati Sama Indra, SAKA memprogramkan pembentukan badan dayah, karena pengelolaan dayah tergabung dengan Dinas kurang efektif, untuk dapat bergerak leluasa harus berdiri sendiri. Karenanya diperlukan institusi setingkat kantor.
Lebih lanjut dikatakan Bupati, sebagai payung hukumnya diperlukan qanun yang saat ini rancangannya sedang dalam proses penyelesaian untuk kemudian akan diajukan ke Legislatif guna pengesahan.
Sama Indra menargetkan pada tahun 2014 badan dayah di kabupaten Aceh Selatan akan terealisasi, sepanjang tidak mendapat hambatan. “Soalnya di beberapa kabupaten/kota di Aceh dan tingkat propinsi Aceh sudah terbentuk, sementara Aceh Selatan belum ada,” pungkasnya. (qrt-hum)
“ Namun, pembentukan badan dayah yang selama ini bergabung di Dinas Pendidikan perlu perangkat hukum atas perubahan nomenklatur ini. Tentunya memerlukan waktu yang sedikit panjang,” katanya, seusai menerima beberapa pimpinan pesantren di Aceh Selatan, di pendopo Bupati, Rabu (11/9/2013).
Menurut Bupati Sama Indra, SAKA memprogramkan pembentukan badan dayah, karena pengelolaan dayah tergabung dengan Dinas kurang efektif, untuk dapat bergerak leluasa harus berdiri sendiri. Karenanya diperlukan institusi setingkat kantor.
Lebih lanjut dikatakan Bupati, sebagai payung hukumnya diperlukan qanun yang saat ini rancangannya sedang dalam proses penyelesaian untuk kemudian akan diajukan ke Legislatif guna pengesahan.
Sama Indra menargetkan pada tahun 2014 badan dayah di kabupaten Aceh Selatan akan terealisasi, sepanjang tidak mendapat hambatan. “Soalnya di beberapa kabupaten/kota di Aceh dan tingkat propinsi Aceh sudah terbentuk, sementara Aceh Selatan belum ada,” pungkasnya. (qrt-hum)
