BANDA ACEH - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh meminta pembinaan dan penggajian guru ditangani oleh Pemerintah Aceh. Hal ini agar upaya penigkatan mutu dan distribusi guru bisa lebih merata antara satu daerah dengan daerah lainnya.
Permintaan itu disampaikan Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid kepada Serambi, Jumat (28/12). Menurut dia, pengalihan pembinaan guru yang selama ini ditangani kabupaten/kota ke provinsi sangat memungkinkan dengan adanya otonomi provinsi.
“Akibat pembinaan guru dilakukan Pemkab/Pemko, saya melihat masih saja terjadi kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah di pedesaan dengan sekolah di perkotaan. Selain itu, pemerataan guru ke daearah-
daerah juga sulit dilakukan,” kata Ramli Rasyid. Bahkan, kata Ramli Rasyid yang juga Asisten Pembangunan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, hingga saat ini masih ada daerah, terutama kawasan pedalaman yang masih kekurangan guru.
Butuh Rp 75 miliar
Sementara Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar GB), Sayuthi Aulia meminta Pemerintah Aceh menyediakan anggaran minimal Rp 75 miliar yang dikelola provinsi untuk pelatihan guru. Permintaan itu disampaikan Sayuthi mengingat sejak berubah status Kanwil Depdikbud ke Dinas Pendidikan karena pemberlakuan otonomi daerah, dinas terkait nyaris tak pernah melakukan pelatihan guru.
Padahal, katanya, jika merujuk pada hasil kajian Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Pemerintah Aceh (TKPPPA) tahun 2011-2012, secara umum kualitas Guru Aceh masih rendah. Hasil Uji Kopetensi Guru (UKG) se-Aceh tahun 2012 juga menempatkan posisi Aceh pada urutan 30 dari 33 provinsi di Indonesia.
Hasil buruk juga terlihat pada ujian post test guru peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Diklat PLPG) tahun 2012 yang diselenggarakan oleh FKIP Unsyiah membuktikan, dari 6.700 guru peserta Diklat hanya 1.800 orang yang lulus.
“Dan kalau ini terus dibiarkan akan membias pada kualitas siswa di masa mendatang. Hasil buruk ini sebenarnya sudah terlihat dengan minimnya jumlah lulusan sekolah di Aceh yang diterima di perguruan tinggi negeri terbaik,” demikian Sayuthi.(SI/sir/de)
Permintaan itu disampaikan Ketua PGRI Aceh, Ramli Rasyid kepada Serambi, Jumat (28/12). Menurut dia, pengalihan pembinaan guru yang selama ini ditangani kabupaten/kota ke provinsi sangat memungkinkan dengan adanya otonomi provinsi.
“Akibat pembinaan guru dilakukan Pemkab/Pemko, saya melihat masih saja terjadi kesenjangan mutu pendidikan antara sekolah di pedesaan dengan sekolah di perkotaan. Selain itu, pemerataan guru ke daearah-
daerah juga sulit dilakukan,” kata Ramli Rasyid. Bahkan, kata Ramli Rasyid yang juga Asisten Pembangunan Pemerintah Kota (Pemko) Banda Aceh, hingga saat ini masih ada daerah, terutama kawasan pedalaman yang masih kekurangan guru.
Butuh Rp 75 miliar
Sementara Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar GB), Sayuthi Aulia meminta Pemerintah Aceh menyediakan anggaran minimal Rp 75 miliar yang dikelola provinsi untuk pelatihan guru. Permintaan itu disampaikan Sayuthi mengingat sejak berubah status Kanwil Depdikbud ke Dinas Pendidikan karena pemberlakuan otonomi daerah, dinas terkait nyaris tak pernah melakukan pelatihan guru.
Padahal, katanya, jika merujuk pada hasil kajian Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Pemerintah Aceh (TKPPPA) tahun 2011-2012, secara umum kualitas Guru Aceh masih rendah. Hasil Uji Kopetensi Guru (UKG) se-Aceh tahun 2012 juga menempatkan posisi Aceh pada urutan 30 dari 33 provinsi di Indonesia.
Hasil buruk juga terlihat pada ujian post test guru peserta Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (Diklat PLPG) tahun 2012 yang diselenggarakan oleh FKIP Unsyiah membuktikan, dari 6.700 guru peserta Diklat hanya 1.800 orang yang lulus.
“Dan kalau ini terus dibiarkan akan membias pada kualitas siswa di masa mendatang. Hasil buruk ini sebenarnya sudah terlihat dengan minimnya jumlah lulusan sekolah di Aceh yang diterima di perguruan tinggi negeri terbaik,” demikian Sayuthi.(SI/sir/de)
