JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan kenaikan unit cost dan jumlah penerima bantuan siswa miskin (BSM) 2013. Dengan kenaikan ini jumlah sasaran penerima BSM menembus angka 14 juta anak.
Dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dikmen) kemdikbud, Hamid Muhammad, proses penyaluran dana BSM pun sama seperti sebelumnya, yakni siswa yang sudah menerima kartu BSM mencairkan dananya di kantor Pos. Karena dana BSM tidak disalurkan lewat kementerian pendidikan.
Bedanya, untuk penerima kuota tambahan, kemdikbud akan menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh tim nasional percepatan penuntasan kemiskinan (PNP2K) yang ada di sektretariat wakil presiden yang beberapa tahun belakangan melakukan observasi.
"Basisnya keluarga, kalau kita di kementerian itu basisnya data sekolah. Siapa yang masuk, yang miskin kita berikan. Kalau yang PNP2K ini basisnya keluarga miskin, yang masuk dalam program keluarga harapan," kata Hamid di Jakarta, Kamis (16/5).
Meskipun menggunakan data berbasis keluarga, katanya, yang menerima bantuan itu tetap anak dalam keluarga itu. Sehingga begitu anaknya masuk sekolah langsung diberikan bantuan.
"Yang bersangkutan lapor ke kepala sekolahnya langsung dapat pengantar ambil di kantor POS. Jadi anaknya yang ambil. Anaknya akan diberikan kartu, syarat untuk ambil beasiswanya. Agar lebih tepat sasaran," jelas Hamid.
Tapi selama ini sering ditemui kendala banyak anak-anak penerima BSM tidak lagi sekolah. Karena itu bagi pemegang kartu BSM yang tidak sekolah didorong untuk bersekolah. Sebab bila tak sekolah, maka mereka tidak bisa mengambil bantuannya.
Dijelaskannya juga bahwa Data PNP2TK tersebut hanya digunakan untuk penerima BSM tambahan yang akan menerima dana BSM secara penuh sesuai jenjang sekolahnya. Sedangkan penerima BSM sebelumnya yang sudah menerima BSM dari APBN murni 2013, hanya menerima sisa penambahan unit cost yang dialokasikaan dalam APBN Perubahan.
"Penyaluran BSM ini komite sekolah yang mengawasi, termasuk inspektorat daerah. Kalau kementerian disuruh awasi ribuan sekolah ngak mungkin," tambahnya.(fat/jpnn)
Dikatakan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah (Dikmen) kemdikbud, Hamid Muhammad, proses penyaluran dana BSM pun sama seperti sebelumnya, yakni siswa yang sudah menerima kartu BSM mencairkan dananya di kantor Pos. Karena dana BSM tidak disalurkan lewat kementerian pendidikan.
Bedanya, untuk penerima kuota tambahan, kemdikbud akan menggunakan data yang sudah dikumpulkan oleh tim nasional percepatan penuntasan kemiskinan (PNP2K) yang ada di sektretariat wakil presiden yang beberapa tahun belakangan melakukan observasi.
"Basisnya keluarga, kalau kita di kementerian itu basisnya data sekolah. Siapa yang masuk, yang miskin kita berikan. Kalau yang PNP2K ini basisnya keluarga miskin, yang masuk dalam program keluarga harapan," kata Hamid di Jakarta, Kamis (16/5).
Meskipun menggunakan data berbasis keluarga, katanya, yang menerima bantuan itu tetap anak dalam keluarga itu. Sehingga begitu anaknya masuk sekolah langsung diberikan bantuan.
"Yang bersangkutan lapor ke kepala sekolahnya langsung dapat pengantar ambil di kantor POS. Jadi anaknya yang ambil. Anaknya akan diberikan kartu, syarat untuk ambil beasiswanya. Agar lebih tepat sasaran," jelas Hamid.
Tapi selama ini sering ditemui kendala banyak anak-anak penerima BSM tidak lagi sekolah. Karena itu bagi pemegang kartu BSM yang tidak sekolah didorong untuk bersekolah. Sebab bila tak sekolah, maka mereka tidak bisa mengambil bantuannya.
Dijelaskannya juga bahwa Data PNP2TK tersebut hanya digunakan untuk penerima BSM tambahan yang akan menerima dana BSM secara penuh sesuai jenjang sekolahnya. Sedangkan penerima BSM sebelumnya yang sudah menerima BSM dari APBN murni 2013, hanya menerima sisa penambahan unit cost yang dialokasikaan dalam APBN Perubahan.
"Penyaluran BSM ini komite sekolah yang mengawasi, termasuk inspektorat daerah. Kalau kementerian disuruh awasi ribuan sekolah ngak mungkin," tambahnya.(fat/jpnn)
