JAKARTA - Penolakan terhadap pelaksanaan kurikulum 2013 Juli mendatang terus mencuat. Pasalnya megaproyek pendidikan senilai Rp2,49 triliun itu disinyalir hanya akal-akalan untuk penggalangan dana persiapan pemilihan umum (Pemilu) 2014 .
"Kami melihat proyek kurikulum ini hanya penggalangan dana Pemilu 2014. Apalagi anggaran Rp2,4 Triliun hanya untuk proyek buku. Sementara kurikulumnya tidak jelas, hanya Menteri dan Wapres yang ngerti," kata pengurus Persatuan Guru Indonesia (PGI), Jerry Sumampau di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).
Dalam berbagai forum pendidikan, Jerry melihat yang kerap menjadi bahan kampanye Mendikbud Mohammad Nuh dan jajarannya terkait kurikulum 2013, hanya soal jam pelajaran dan mata pelajaran yang berkurang, kemudian guru tidak lagi dibebani memuat silabus. Di luar hal ini, pihaknya hanya melihat kejanggalan.
"Jadi banyak kejanggalan, tapi tetap dipaksakan. Siapa yang diuntungkan kalau kurikulum dilaksanakan? Apakah Menterinya, Boediononya? Yang jelas kami menegaskan menolak perubahan kurikulum 2013, supaya dana Rp2,4 triliun tidak menguap sia-sia," tegasnya.
Seperti diketahui, anggaran kurikulum 2012 yang semula hanya sekitar Rp648 miliar, langsung meningkat jadi Rp1,4 triliun saat Raker Wamendikbud Musliar Kasim dengan Komisi X DPR. Anehnya, dua pekan lalu, Mendikbud menyatakan kebutuhan anggaran kurikulum kembali meningkat jadi Rp2,49 ttiliun.
Peningkatan anggaran yang spektakuler ini juga mengagetkan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan. Sebab, anggaran tersebut. Sebelumnya tidak pernah muncul dalam pembahasan anggaran antara DPR dengan Kemdikbud.(Fat/jpnn)
"Kami melihat proyek kurikulum ini hanya penggalangan dana Pemilu 2014. Apalagi anggaran Rp2,4 Triliun hanya untuk proyek buku. Sementara kurikulumnya tidak jelas, hanya Menteri dan Wapres yang ngerti," kata pengurus Persatuan Guru Indonesia (PGI), Jerry Sumampau di Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (15/2).
Dalam berbagai forum pendidikan, Jerry melihat yang kerap menjadi bahan kampanye Mendikbud Mohammad Nuh dan jajarannya terkait kurikulum 2013, hanya soal jam pelajaran dan mata pelajaran yang berkurang, kemudian guru tidak lagi dibebani memuat silabus. Di luar hal ini, pihaknya hanya melihat kejanggalan.
"Jadi banyak kejanggalan, tapi tetap dipaksakan. Siapa yang diuntungkan kalau kurikulum dilaksanakan? Apakah Menterinya, Boediononya? Yang jelas kami menegaskan menolak perubahan kurikulum 2013, supaya dana Rp2,4 triliun tidak menguap sia-sia," tegasnya.
Seperti diketahui, anggaran kurikulum 2012 yang semula hanya sekitar Rp648 miliar, langsung meningkat jadi Rp1,4 triliun saat Raker Wamendikbud Musliar Kasim dengan Komisi X DPR. Anehnya, dua pekan lalu, Mendikbud menyatakan kebutuhan anggaran kurikulum kembali meningkat jadi Rp2,49 ttiliun.
Peningkatan anggaran yang spektakuler ini juga mengagetkan Komisi X DPR yang membidangi pendidikan. Sebab, anggaran tersebut. Sebelumnya tidak pernah muncul dalam pembahasan anggaran antara DPR dengan Kemdikbud.(Fat/jpnn)
