 |
| Gubernur Aceh Zaini Abdullah | foto sumber |
KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Ribuan masyarakat Aceh memadati makam tokoh deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Muhammad Hasan Tiro di desa Meureu, Kecamatan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar memperingati hari puncak perayaan Milad GAM yang ke-37 tahun, Rabu (4/12).
Terlihat sejumlah tokoh dan elite pemerintah Aceh ikut dalam acara tersebut. Di antaranya ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Hasbi Abdullah serta Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah serta pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, meminta kepada publik agar tidak salah memaknai ziarah pada kuburan Hasan Tiro yang bertepatan 4 Desember 2013 yang merupakan hari sakral lahirnya perjuangan rakyat Aceh 37 tahun lalu bertepatan pada tanggal 4 Desember 1976.
"Jangan salah artikan ziarah ini. Ini murni rasa cinta dan sayang pada tokoh panutan rakyat Aceh yang pernah berjuang bersama rakyat Aceh untuk meraih keadilan," kata Zaini di makam Hasan Tiro.
Peringatan Milad GAM ini yang dipusatkan di makam Hasan Tiro menurut Zaini Abdullah hanya sebuah renungan. Bukan untuk mengusik konflik kembali di Aceh seperti yang lalu. "Tidak juga untuk membangkit kembali semangat perlawanan seperti dulu," tegasnya.
Zaini menegaskan, 4 Desember itu wajib dikenang oleh seluruh rakyat Aceh. Karena ini merupakan momentum sejarah dan asal-usul sejarah peradaban Aceh yang membawa Aceh menuju perdamaian dan kesejahteraan.
"Perdamaian yang sudah kita raih tidak bisa dipisahkan dari semangat perjuangan Hasan Tiro," tegasnya.
Menurut dia, pemberontakan GAM pada tahun 1976 itu berlandaskan ketidakadilan antara Aceh dengan Pemerintah Pusat. Makanya, Hasan Tiro selaku deklarator pemberontakan GAM mendeklarasikan Aceh pisah dari Indonesia.
"Saat itu sangat pincang antara Aceh dan pusat. Terjadilah pemberontakan, 1976 Hasan Tiro tuntut kembali keadilan, bukan pemisahan diri, tetapi dituntut keadilan, dan keadilan yang dituntut itu sudah kita dapatkan sekarang," tegasnya.
Oleh karena itu, Zaini merasa yakin di bawah kepemimpinan Presiden SBY bisa wujudkan semua keinginan rakyat Aceh di bawah payung hukum Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sesuai dengan MoU Helsinki.
"SBY bilang akan selesaikan segala kebutuhan rakyat Aceh, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya sebelum masa jabatannya berakhir, ini sebagaimana disampaikan dulu di Pekan Kebudayaan Aceh," imbuhnya.[]
Terlihat sejumlah tokoh dan elite pemerintah Aceh ikut dalam acara tersebut. Di antaranya ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Hasbi Abdullah serta Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah serta pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud.
Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, meminta kepada publik agar tidak salah memaknai ziarah pada kuburan Hasan Tiro yang bertepatan 4 Desember 2013 yang merupakan hari sakral lahirnya perjuangan rakyat Aceh 37 tahun lalu bertepatan pada tanggal 4 Desember 1976.
"Jangan salah artikan ziarah ini. Ini murni rasa cinta dan sayang pada tokoh panutan rakyat Aceh yang pernah berjuang bersama rakyat Aceh untuk meraih keadilan," kata Zaini di makam Hasan Tiro.
Peringatan Milad GAM ini yang dipusatkan di makam Hasan Tiro menurut Zaini Abdullah hanya sebuah renungan. Bukan untuk mengusik konflik kembali di Aceh seperti yang lalu. "Tidak juga untuk membangkit kembali semangat perlawanan seperti dulu," tegasnya.
Zaini menegaskan, 4 Desember itu wajib dikenang oleh seluruh rakyat Aceh. Karena ini merupakan momentum sejarah dan asal-usul sejarah peradaban Aceh yang membawa Aceh menuju perdamaian dan kesejahteraan.
"Perdamaian yang sudah kita raih tidak bisa dipisahkan dari semangat perjuangan Hasan Tiro," tegasnya.
Menurut dia, pemberontakan GAM pada tahun 1976 itu berlandaskan ketidakadilan antara Aceh dengan Pemerintah Pusat. Makanya, Hasan Tiro selaku deklarator pemberontakan GAM mendeklarasikan Aceh pisah dari Indonesia.
"Saat itu sangat pincang antara Aceh dan pusat. Terjadilah pemberontakan, 1976 Hasan Tiro tuntut kembali keadilan, bukan pemisahan diri, tetapi dituntut keadilan, dan keadilan yang dituntut itu sudah kita dapatkan sekarang," tegasnya.
Oleh karena itu, Zaini merasa yakin di bawah kepemimpinan Presiden SBY bisa wujudkan semua keinginan rakyat Aceh di bawah payung hukum Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sesuai dengan MoU Helsinki.
"SBY bilang akan selesaikan segala kebutuhan rakyat Aceh, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya sebelum masa jabatannya berakhir, ini sebagaimana disampaikan dulu di Pekan Kebudayaan Aceh," imbuhnya.[]
sumber: Merdeka.com
