Perlu diketahui bahwa, guru BTQ merupakan tenaga pengajar yang direkrut dari alumni pesantren dan sarjana agama, mereka ditempatkan di beberapa sekolah dasar (SD) diseluruh Aceh guna memberikan pengetahuan dasar bagi murid dalam mempelajari baca tulis Al-Qur’an.
Masalah yang paling dirasakan oleh guru BTQ saat ini adalah adalah dana yang minim baik itu gaji maupun dana penunjang pendidikan itu sendiri. Kemudian pembagian jam mengajar dimasing – masing sekolah dasar tidak terpola dengan sistematik.
Hal lainnya yang menjadi keluhan dari para tenaga kontrak itu adalah masalah Silabus dan buku paket penunjang pembelajaran siswa yang tidak tersedia serta kurangnya pelatihan – pelatihan yang diberikan instansi terkait kepada mereka selama ini.
Hal tersebut diungkapkan oleh Tgk. Muhamad Jalil, pengurus persatuan guru baca tulis Al-qu’an (PGBTQ) Wilayah Kluet kepada redaksi, Selasa (11/6).
“ Permasalahan guru kontrak BTQ di wilayah Kluet Raya sangat kompleks, dimana mereka diharuskan untuk hadir setiap hari akan tetapi tidak mendapat tunjangan apa – apa. Apalagi dengan tidak tersedianya silabus dan buku paket, sehingga acapkali guru BTQ kelimpungan”. Ungkap Tgk. Muhamad Jalil.
Tgk. Muhamad Jalil yang juga menjabat bendahara di PGBTQ Aceh itu menyesalkan sikap pemerintah terkait yang seolah – olah membiarkan permasalahan demi permasalahan itu terjadi. ketidak transparannya pemerintah terkait yakni Dinas Pendidikan Aceh dalam hal menyelesaikan masalah yang sering mereka rasakan selama ini sangat berdampak pada mutu dan kualitas guru dilapangan.
Menurutnya, dengan adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah kepada guru kontrak BTQ akan memberi spirit bagi para guru untuk mengajar sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah agar masyarakat aceh khususnya siswa sekolah bisa baca tulis Al-Qur’an.
Bekerja 6 bulan, dibayar 3 bulan
Tgk. Muhamad Jalil juga menyoroti masalah pembayaran gaji tenaga guru baca tulis Al-Qur’an yang sering telat dibayar.
“ Sering sekali telat, kita mengajar 6 bulan yang dibayar cuma 3 bulan dulu. Penerimaan Jaminan Hidup (jadup) pun demikian, dibayar per 3 bulan sekali. Padahal kebutuhan hidup harus dipenuhi.” Ungkapnya.
Menurutnya, permasalahan tersebut sudah pernah dibahas oleh pengurus provinsi akan tetapi belum ditanggapi oleh pemerintah.
“Seharusnya instansi terkait segera menyelesaikan permasalahan ini supaya sistem pendidikan baca tulis Al-qur’an bisa berjalan dengan baik sekaligus mensukseskan program pemerintah Aceh agar masyarakat aceh paham baca tulis Al-qur’an sejak dini”. Ucap Tgk Muhamad Jalil diakhir e-conferennya bersama KluetMedia. (de)
