JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan DPR RI akan menyampaikan sikap resmi yakni menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6), yang akan menyetujui RUU APBN Perubahan 2013.
"Rencana pemerintah menaikkan harga BBM merupakan bagian dari RUU APBN Perubahan 2013 yang akan disampaikan dan disetujui pada rapat paripurna DPR," kata Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Bambang Wuryanto, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat.
Bambang menjelaskan, sebelum rapat paripurna, Fraksi PDI Perjuangan juga akan menyampaikan secara resmi sikapnya dalam menanggapi RUU APBN Perubahan yang didalamnya tercantum pengurangan subsidi BBM sehingga konsekuensinya harga BBM akan dinaikkan.
Pada penyampaikan sikap resmi tersebut, menurut dia, Fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga akan menyampaikan postur APBN usulan PDI Perjuangan, sehingga menjadi "clear". "Soal rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM merupakan bagian yang akan kami sikapi," katanya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan ini menjelaskan, menenaikkan BBM adalah kewenangan pemerintah, namun sikap PDI Perjuangan menolak rencana kenaikan harga BBM dengan berbagai pertimbangan.
"Kenaikan harga BBM tentu akan memicu inflasi yang memberikan dampak secara meluas kepada seluruh masyarakat Indonesia," katanya.
Ia menambahkan, pemerintah memperkirakan inflasi akibat kenaikan BBM? sekitar7, 2% persen, tapi sejumlah pakar dan pengamat ekonomi memperkirakan inflasi akibat kenaikan harga BBM bisa mencapai 8,5 persen.
Inflasi yang tinggi, menurut dia, berdampak pada kenaikan harga barang-barang dan jasa sehingga daya beli? masyaralat akan menurun.
"Dampak konkret yang dirasakan masyarakat, tentu beban hidupnya semakin sulit dan jumlah rakyat miskin semakin meningkat," katanya.
Bambang menegaskan, sikap resmi Fraksi PDI Perjuangan terkait rencana kenaikan harga BBM dan kebijakan pemberian dana kompensasi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) akan disampaikan pada rapat paripurna DPR RI, Senin (17/6).
Menurut dia, rencana pemerintah yang akan memberikan BLSM kepada rakyat miskin sebagai kompensasi, merupakan kebijakan yang kurang tepat.
PDI Perjuangan mengusulkan, agar pemberikan kompensasi kepada masyarakat miskin dalam bentuk yang lebih tepat seperti mempekuat basis ekonomi pedesaan.(antara)
