JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Abubakar menargetkan seluruh instansi pemerintah bebas dari praktik KKN. Beberapa yang mendapat perhatian serius dari politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, antara lain sistem penerimaan PNS di lingkungan instansi penegak hukum yang perlu dibenahi.
Selain jumlahnya harus mencukupi, saran dia, pola rekrutmennya juga harus transparan, objektif, fair, dan benar-benar bebas dari KKN. Kondisi itu kalau diterapkan bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) pemerintah yang baru di angka 3,2 pada 2012. Angka itu naik sedikit dari 2011 sebesar 3,0. Ditargetkan, pada 2014, IPK Indonesia di kisaran 5,0.
Dia menyarankan, pembangunan zona integritas di instansi kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM juga harus dilakukan sampai ke daerah. Azwar menyatakan, di pusat mereka sudah melaksanakan pembangunan zona integritas, sehingga kemudian harus diarahkan agar di daerah juga melakukan hal yang sama.
"Dengan demikian semua aparatnya juga ikut menerapkan integritas, tak sekadar seremonial," kata Azwar, Selasa (12/3).
Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah perlunya penambahan jumlah auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu diperlukan agar auditor juga memasukkan orang teknik, untuk menghitung, atau minimal mengajar auditor yang berasal dari akuntan.
Kalau semua gagasan itu terwujud, selanjutnya pihaknya ingin dilakukan pemeringkatan pelayanan publik di setiap kementerian dan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, instansi yang baik akan senang, tetapi yang tidak baik, selain malu pasti akan berupaya lebih baik lagi kalau diumumkan ke publik. “Tidak semua bisa menjadi juara kelas, tapi semua tak ingin tinggal kelas,” ujarnya.
Azwar juga menyoroti masalah kualitas belanja daerah, yang harus dirapihkan. Itu agar APBD tidak habis untuk anggaran belanja rutin, dan sebagian kecil baru dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur. “Kalau reformasi birokrasi berhasil, itu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Tapi kalau gagal, kementerian kita yang gagal,” ujarnya.(rol)
Selain jumlahnya harus mencukupi, saran dia, pola rekrutmennya juga harus transparan, objektif, fair, dan benar-benar bebas dari KKN. Kondisi itu kalau diterapkan bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi (IPK) pemerintah yang baru di angka 3,2 pada 2012. Angka itu naik sedikit dari 2011 sebesar 3,0. Ditargetkan, pada 2014, IPK Indonesia di kisaran 5,0.
Dia menyarankan, pembangunan zona integritas di instansi kepolisian, kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM juga harus dilakukan sampai ke daerah. Azwar menyatakan, di pusat mereka sudah melaksanakan pembangunan zona integritas, sehingga kemudian harus diarahkan agar di daerah juga melakukan hal yang sama.
"Dengan demikian semua aparatnya juga ikut menerapkan integritas, tak sekadar seremonial," kata Azwar, Selasa (12/3).
Hal lain yang menjadi perhatiannya adalah perlunya penambahan jumlah auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal itu diperlukan agar auditor juga memasukkan orang teknik, untuk menghitung, atau minimal mengajar auditor yang berasal dari akuntan.
Kalau semua gagasan itu terwujud, selanjutnya pihaknya ingin dilakukan pemeringkatan pelayanan publik di setiap kementerian dan instansi pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, instansi yang baik akan senang, tetapi yang tidak baik, selain malu pasti akan berupaya lebih baik lagi kalau diumumkan ke publik. “Tidak semua bisa menjadi juara kelas, tapi semua tak ingin tinggal kelas,” ujarnya.
Azwar juga menyoroti masalah kualitas belanja daerah, yang harus dirapihkan. Itu agar APBD tidak habis untuk anggaran belanja rutin, dan sebagian kecil baru dibelanjakan untuk pembangunan infrastruktur. “Kalau reformasi birokrasi berhasil, itu menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Tapi kalau gagal, kementerian kita yang gagal,” ujarnya.(rol)
