KLUETMEDIA | Jakarta - Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu mengemukakan mulai tahun 2016, program bela negara dimasukkan ke kurikulum. Program itu akan diajarkan sejak usia Taman Kanak-Kanak (TK) hingga dewasa.

"Mulai tahun depan sudah masuk kurikulum. Ini untuk melahirkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap bangsa," kata Ryamizard dalam silahturahmi dengan Forum Pemred di kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kamis (10/12) malam.

Ryamizard didampingi Sekjen Kemhan Ediwan Prabowo dan para pejabat di lingkungan Kemhan. Sementara dari Forum Pemred, hadir Suryapratomo (Ketua), Budiman Tanurejo (Kompas), Primus Dorimulu (Suara Pembaruan/Beritasatu.com) dan sejumlah pemred lainnya.

Ia menjelaskan sudah mengkoordinasikan program tersebut dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Agama.

Dengan Menteri Pendidikan terkait muatan materi pendidikan, sementara dengan Menteri Agama terkait masalah ahlak dan moral para peserta.

"Kami targetkan 100 juta penduduk (terjangkau kurikulum) dalam 10 tahun ke depan," tegasnya.

Sementara Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kemhan Mayjen TNI Hartind Asrin mengemukakan program bela negara hanya dilakukan atau diajarkan selama lima hari yaitu dari Senin sampai Jumat.

Setelah mengikuti kegiatan selama lima hari, para peserta akan diberikan sertifikat yang menyatakan telah mengikuti pendidikan bela negara.

"Mau karyawan, anak sekolah, atau mahasiswa sama. Sudah ada buktinya, karyawan Bank Negara Indonesia (BNI) setelah kami latih lima hari, sekarang mereka punya semangat bela negara yang luar biasa," tutur Hartind.

Ia menjelaskan untuk anak Sekolah Dasar (SD), kegiatan bela negara dilakukan pada Kelas V. Sementara anak SMP dan SMA dilakukan saat kelas II. Adapun untuk mahasiswa dilakukan saat penerimaan mahasiswa baru berupa kegiatan orientasi mahasiwa.

"Cukup lima hari. Soal waktu diselesaikan di tingkat sekolah atau kampus-kampus," ujarnya.

Saat ditanya mengenai tenaga pengajar, dia ungkapkan guru di masing-masing sekolah melakukan program tersebut.

Saat ini, Kemhan dibantu anggota dari Komando Daerah Militer (Kodam) yang berada di daerah-daerah sedang mengajar para guru dan tenaga pendidik lain di 45 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Mereka akan meneruskan pengajaran bela negara kepada anak didik maupun masyarakat umum.

"Untuk masyarakat umum yang sudah dewasa, program bela negara dilakukan selama satu bulan. Pengajarnya adalah anggota dari Komando Daerah Militer (Kodam) yang berada di daerah-daerah," tutupnya.

Sumber: Suara Pembaruan

KLUETMEDIA | Jakarta - Ada secercah harapan bagi rakyat tak mampu yang mendambakan jaminan kesehatan dari negara. 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) membuka harapan itu. BPJS bidang kesehatan yang akan memberikan jaminan pelayanan kesehatan pada seluruh warga negara akan beroperasi mulai pada 1 Januari 2014. 

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12/2013 menandaskan bahwa program ini wajib bagi seluruh warga negara.

Peserta dibagi ke dalam dua kelompok. Pertama adalah golongan penerima bantuan iuran (PBI) yang terdiri dari fakir miskin dan orang tak mampu. Lalu, kedua, golongan non-PBI. Masuk kelompok ini adalah para pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), karyawan perusahaan swasta, pekerja mandiri, bukan pekerja seperti veteran, penerima pensiun, dan lain-lain.

Haruslah diketahui bahwa program BPJS kesehatan ini tidak gratis. Mengutip informasi di halaman maya PT Jamsostek (Persero), besar iuran jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) ini adalah sebesar 3% dari pendapatan untuk peserta lajang. Adapun bagi peserta yang telah berkeluarga, besar iuran 6%.

Maksimal pendapatan yang dijadikan dasar perhitungan ini adalah Rp 3,080 juta per bulan. Artinya, meski pendapatan Anda lebih besar, besar iuran tetap mengacu pada angka maksimal tersebut. Dengan begitu, iuran maksimal peserta lajang adalah sebesar Rp 92.400 per bulan atau Rp 1,109 juta per tahun.

Adapun bagi peserta berkeluarga, iuran maksimal adalah Rp 184.800 per bulan atau Rp 2,218 juta per tahun. Itu sudah termasuk kepesertaan suami/istri dan tiga anak tanggungan berusia maksimal 21 tahun atau belum menikah.

Lihat manfaatnya

Sebelum merasa terpaksa mengikuti program BPJS ini, simak dulu detail manfaat program ini. Menurut Sardjan Lubis, Kepala Humas Jamsostek, manfaat program ini cukup luas.

Enam hal itu merupakan layanan standar yang sama bagi seluruh peserta. Pemerintah menunjuk PPK dari Sabang hingga Merauke. Informasi PPK yang bisa menjadi rujukan bisa Anda akses di website Jamsostek. Terdiri atas rumahsakit umum, klinik, dokter umum, spesialis, apotek, hingga optik.

Pembedaan layanan hanya pada ruang rawat inap. Ruang rawat kelas III diperuntukkan bagi peserta PBI, pekerja bukan penerima upah seperti wiraswastawan, dan peserta bukan pekerja. Sedangkan ruang rawat inap kelas II bagi PNS/TNI/Polri dan pensiunan golongan I dan II, karyawan dengan gaji maksimal dua kali penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dengan status kawin beranak satu.

Adapun kelas I diperuntukkan bagi pejabat negara, PNS/TNI/Polri dan pensiunan golongan III dan IV, dan pekerja penerima gaji lebih dari dua kali PTKP berstatus kawin satu anak.

Bagi peserta JPK yang ingin “naik kelas” perawatan inap, misalnya dari kelas III ke kelas II atau I, dimungkinkan dengan membayar biaya tambahan ke rumah sakit. “Namun, itu tergantung rumah sakit juga, apakah mau menerima perpindahan dengan penambahan biaya,” jelas Anggi, petugas bagian pusat panggilan Jamsostek.

Rawat inap yang ditanggung maksimal selama 60 hari per kasus per tahun, termasuk perawatan di unit perawatan intensif (ICU). Tanggungan sudah termasuk biaya dokter dan obat yang terkait dengan penyakit. Lumayan juga, kan?

Namun, program ini tak menanggung general atau regular check-up. Penyakit seperti kanker, jantung, penyakit menular seksual, transplantasi, juga cuci darah, juga tak termasuk. Begitu pula dengan biaya pemeriksaan dengan alat canggih seperti MRI, DSA, serta TORCH.

Menurut rencana pemerintah, per 1 Januari 2014 nanti peserta yang wajib ikut adalah golongan PBI, anggota TNI/Polri, pemegang polis PT Askes (Persero), dan peserta JPK Jamsostek. Adapun target kepesertaan seluruh warga negara baru berlaku paling lambat pada 1 Januari 2019.

Semoga bisa membantu pengetahuan pembaca tentang program BPJS dan manfaat yang didapat dengan mengikuti program kesehatan dari pemerintah ini. [de] 

source:Humas Jamsostek

KLUETMEDIA | Jakarta - Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) menilai, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), terlalu memanjakan penjabat negara untuk dapat berobat gratis ke luar negeri melalui sistem BPJS.

Sekjen KAJS, Said Iqbal mengatakan, dengan ditanda tanganinya Pepres Nomor 105 tahun 2013 yang mengatur bahwa penjabat negara diperbolehkan berobat gratis ke luar.

Jelas hal ini melanggar hak masyarakat, dan terjadi diskriminasi antara rakyat dan penjabat negara.

“Seharusnya tidak boleh penjabat yang berobat ke luar negeri gratis, dengan biaya BPJS kesehatan. Jika mau berobat, itu pun menggunakan biaya pribadi dan harus dicek asal usul dana pribadi tersebut,” tandasnya melalui siaran persnya, Minggu, 29 Desember 2013.

Menurut dia, KAJS akan segera mensomasi pemerintah serta melakukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA). Dari data yang dimiliki KAJS, 76 persen rakyat Indonesia yang memiliki Jamkesmas.

Artinya, 24 persen rakyat tidak mempunyai Jamkesmas, dan akan ditolak saat berobat ke rumah sakit (RS) 1 Januari 2014.

Nantinya, jumlah orang miskin yang ditanggung melalui Premi Besaran Iuran (PBI) oleh pemerintah hanya Rp86,4 juta. Seharusnya melalui data TNP2K terdapat Rp96,7juta.

“Dipastikan terdapat 10,3 juta orang miskin akan ditolak berobat. Jelas hal ini melanggar UUD 45 Pasal 28,” tegasnya.

Pemerintah dinilai tidak adil, karena pejabat negara diperbolehkan berobat gratis ke luar negeri. Sedangkan sebanyak 10,3 juta orang miskin, dipastikan tidak mendapatkan haknya untuk berobat.

[editor:de/sindo]

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Menyangkut adanya informasi berupa pesan dari BlackBerry Messenger (BBM) menyebutkan Banda Aceh rusuh, Kabid Humas Polda Aceh dengan tegas menyatakan hal tersebut hanyalah berita bohong. 

Hal itu dilakukan oleh provokator yang tak menginginkan Aceh aman dan damai. “Itu berita yang tidak bisa dipercaya. Masyarakat jangan terprovokasi ulah provokator yang tidak bertanggungjawab,” tegas Gustav Leo.

Dalam pesan yang beredar lewat BBM tersebut disebutkan, aksi baku tembak meluas bukan saja di depan Masjid Raya Baiturrahman, tapi juga sudah sampai ke Simpang Surabaya, Neusu, Kajhu, dan sejumlah daerah lainnya.

Orang yang tak bertanggungjawab itu juga menyatakan, kontak tembak menyebabkan sedikitnya lima orang, masing-masing 2 PNS, 2 pedagang dan seorang pejalan kaki.

Menyangkut situasi di daerah, Kabid Humas Polda Aceh memastikan kondisi aman, massa dari daerah sudah kembali dari Banda Aceh secara berkonvoi 2-5 kendaraan. Tidak ada aksi anarkis selama mereka di jalan. []

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Kepolisian Daerah (Polda) Aceh menyatakan situasi Banda Aceh dalam kondisi relatif aman dan kondusif. Tidak ada aksi kekerasan atau kontak tembak yang mengakibatkan sejumlah warga meninggal dunia.

Kapolda Aceh, Irjen Pol Herman Effendi mengungkapkan, situasi Banda Aceh sangat kondusif, aman dan terkendali. Meskipun sebelumnya sempat terjadi keributan, namun hal itu mampu dengan cepat dikendalikan polisi bekerja personil Kodam Iskandar Muda (IM).

Dikatakan, aksi penghadangan dan larangan pengibaran bendera bulan bintang yang dilakukan oleh sekelompok massa oleh aparat kepolisian sudah sesuai prosedur. Sebab, sebelumnya, pihak kepolisian sudah sepakat dengan Sekwan DPRA untuk tidak ada pengibaran bendera bulan bintang saat pengukuhan Wali Nanggroe. Namun, ternyata di lapangan ada sekelompok massa ingin mengibarkan bendera tersebut, makanya aparat keamanan mengambil tindakan tegas, berupa pelarangan dan menghentikan upaya itu karena telah melanggar kesepakatan.

Guna mengamankan lokasi pengukuhan Wali Nanggroe, aparat mengerahkan ratusan personil dan menempatkan satu unit kendaraan militer berupa Panser. Ini dilakukan untuk memberikan keamanan secara menyeluruh di ibukota Provinsi Aceh ini.

Kronologis 5 kali tembakan

Usai acara pengukuhan Wali Naggroe massa melakukan konvoi ke pendopo Gubernur Aceh sambil mengibarkan bendera bulan-bintang. Namun, di depan Makodom 0101/BS mereka dicegat aparat TNI dan menyita bendera tersebut.

Upaya yang dilakukan TNI mendapat perlawanan dari massa dengan meminta kembali bendera yang disita tersebut hingga akhirnya terjadi keributan. Bahkan untuk membubarkan aksi massa, personil TNI terpaksa melepaskan tembakan.

Rentetan tembakan sebanyak lima kali, sempat membuat panik masyarakat yang berada di sekitar lokasi tersebut. Sehingga warga berupaya mencari tempat yang aman dan jauh dari aksi keributan tersebut.

Akhirnya, lewat negosiasi yang dilakukan, massa akhirnya bisa ditenangkan kembali dan sejumlah bendera yang sempat disita tersebut dikembalikan ke massa dengan catatan tidak dilakukan pengibaran atau berkonvoi bendera. [] sumber:Analisadaily  

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Ribuan warga dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menghadiri pelantikan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di Banda Aceh, Senin (16/12).

Ribuan warga yang menghadiri pengukuhan tersebut berdiri di depan pintu masuk utama DPR Aceh. Mereka tidak diizinkan masuk gedung wakil rakyat tersebut karena tidak mengantongi undangan.

Sementara akses ke Jalan Tgk Daud Beureueh, ruas jalan depan Gedung DPR Aceh ditutup, arus lalu lintas di arahkan ke sejumlah ruas jalan lainnya. Sebelumnya, massa yang menghadiri pengukuhan Wali Nanggroe sempat tertahan di Bundaran Simpang Lima karena mereka tidak diizinkan menuju Gedung DPR Aceh

.

Seratusan polisi berjaga-jaga di bundaran tersebut. Seorang polisi dengan pengeras suara menyampaikan bahwa bagi warga yang tidak mengantongi undangan tidak diperkenankan masuk.

Namun, setelah Gubernur Aceh beserta unsur pimpinan daerah serta rombongan Wali Nanggroe masuk Gedung DPR Aceh, massa dari berbagai daerah tersebut diperkenankan menuju gedung wakil rakyat dari bundaran Simpang Lima.

Selain Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan unsur pimpinan daerah lainnya, serta sejumlah bupati/wali kota di Aceh, pengukuhan Wali Nanggroe turut dihadiri sejumlah raja kerajaan nusantara di Indonesia.

Acara pengukuhan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Azwar Abubakar, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dan anggota DPR RI HM Nasir Djamil.

Sementara Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo menyatakan TNI akan menindak tegas masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang di daerah itu.

"Kami akan turunkan bendera yang dinaikkan dan juga mengamankan bendera bulan bintang tersebut," katanya usai tepung tawari Wali Nanggroe Malek Mahmud Al-Haytar di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dijelaskannya, saat ini masih ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana di provinsi ujung paling barat Indonesia itu dengan membawa atau mengibarkan bendera bulan bintang tersebut.

"Kami tidak akan main-main dan tetap akan menurunkan bendera tersebut," katanya.

Aparat gabungan TNI dan Polri juga menyita puluhan lembar bendera bulan bintang dari rombongan warga yang menghadiri pengukuhan Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe di Banda Aceh.

Bendera bulan bintang yang diajukan DPRA dan Pemerintah Aceh sebagai bendera daerah itu identik dengan salah satu simbol yang digunakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat konflik lalu. Bendera bulan bintang tersebut hingga saat ini belum mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.

Pangdam berharap dengan pengukuhan Wali Nanggroe tersebut dapat terus menjaga dan merawat perdamaian yang telah terbina di Tanah Rencong tersebut.

"Kami berharap dengan dikukuhkannya Wali Nanggroe tersebut dapat mengayomi seluruh masyarakat di Aceh," katanya.

Ia menambahkan, sebagai orang yang berada di daerah pihaknya siap melaksanakan berbagai kebijakan yang telah disepakati Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh.[]

sumber: Antara

KLUETMEDIA | Banda Aceh - Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Banda Aceh mengeluarkan fatwa berupa mengharamkan perayaan Tahun Baru Masehi bagi umat islam. 

MPU juga  mengimbau kepada Pemko Banda Aceh untuk tidak memberikan izin apapun untuk menyambut tahun baru. 

Alasan pelarangan tersebut karena perayaan tahun baru menurut MPU sudah mengangkangi akidah Islam karena perayaan ini merupakan budaya yang lahir dari ritual Romawi Kuno atas Dewa Janus.

“Perayaan Tahun Baru Masehi ini bukan akidah Islam. Karena itu, kami melarang umat Islam merayakannya,” kata Ketua MPU Banda Aceh, Tgk Abdul Karim Syeikh, di Banda Aceh, Jumat (13/12).

Selain itu, MPU memperingatkan pengelola hotel, kafe dan tempat hiburan lainnya agar tidak mengadakan pesta perayaan tahun baru Masehi. Sebab Kota Banda Aceh merupakan kota Madani dan ibukota provinsi yang sedang menerapkan syariat Islam.

Untuk penerapan fatwa tersebut, Pemko Banda Aceh dan pejabat yang berwenang didesak untuk menindak tegas bagi siapa yang melanggarnya. “Jadi kami minta masyarakat tidak ikut-ikutan merayakan tahun baru,” tandasnya.

Dikatakan, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat kota dan masyarakat untuk mewujudkan Banda Aceh sebagai kota bebas maksiat pada 2014. “Alhamdulillah, setelah kami surati Muspika Plus dan sekolah-sekolah, mereka menanggapi sangat antusias,” jelasnya.

Untuk penerapan fatwa tersebut, tampak personil Wilayatul Hisbah (polisi syariah), dengan mobil patroli sudah mulai mengimbau agar masyarakat kota tidak merayakan tahun baru, melalui pengeras suara di sejumlah ruas jalan protokol di Banda Aceh.

Para pedagang di seputaran kota Banda Aceh juga diperingatkan tidak menjual terompet, mercon, kembang api, dan sejenisnya, yang biasa digunakan untuk merayakan tahun baru Masehi. Selain itu, masyarakat non muslim juga telah diberitahu akan imbauan tersebut dan menerima dengan baik.

“Saya juga sudah bicara dengan tiga pendeta di Banda Aceh. Mereka mereka menerima dengan baik kebijakan yang diambil MPU. Kami minta semua untuk sama-sama mengawal ini,” ajaknya. []

sumber: Analisadaily

KLUETMEDIA | JAKARTA - Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-undang (RUU) Desa, Khatibul Umam Wiranu mengatakan, antara pemerintah dengan DPR telah mencapai kesepakatan.

Sehingga setelah sekian lama, RUU ini pada akhirnya dapat diparipurnakan pada tanggal 18 Desember mendatang.

“RUU ini terdiri dari 122 pasal dan 16 bab,” katanya di Jakarta, Kamis, 12 Desember 2013.

Wakil Ketua Komisi II DPR ini mengatakan, salah satu poin yang paling krusial dalam pembahasan RUU Desa, adalah terkait alokasi anggaran untuk desa.

Dia mengatakan, pemerintah dan DPR telah menyepakati adanya alokasi khusus untuk desa, yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, tidak ada persentase dalam pasal. Melainkan dalam penjelasan pasal.

“Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang Keuangan Desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah. kemudian dipertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Ini dalam rangka meningkatkan masyarakat desa,” ungkapnya.

Selain itu, poin-poin lain yang disepakati adalah terkait terkait masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa diputuskan selama 6 tahun. “Dapat dipilih kembali dalam 3 periode. Boleh berturut-turut atau tidak,” katanya.

Kemudian, diatur juga terkait kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa. Baik kepala desa, maupun perangkat desa mendapat penghasilan tetap setiap bulan dan mendapat jaminan kesehatan.

“Ini diatur dalam bab hak-hak kepala desa dan perangkat desa. Soal besaran gaji, itu diatur eksekutif,” katanya. []

sumber:sindo

KLUETMEDIA | JAKARTA - Wakil Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Desa Budiman Sudjatmiko mengatakan desa-desa akan mendapat dana khusus dari APBN mulai 2014. Kepastian itu didapat setelah RUU Desa yang mengatur dana khusus desa akan disahkan pada 18 Desember mendatang.

"Undang-undang ini akan berlaku sejak disahkan," kata Budiman ketika dihubungi, Kamis, 12 Desember 2013.

Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah, kata Budiman, sudah sepakat mengalokasikan dana desa yang diambil dari APBN sebesar 10 persen dari dana transfer daerah. Dana khusus itu tak diambil dari dana transfer daerah, hanya persentasenya saja yang diambil dari besar dana transfer daerah.

Dengan kesepakatan itu, kata Budiman, dipastikan akan ada perubahan dalam APBN yang telah disahkan pada Oktober lalu. Dalam APBN 2014 yang mencapai Rp 1.842,495 triliun, dana transfer daerah mencapai Rp 592,55 triliun. Dengan kalkulasi tersebut, sekitar 70.390 desa masing-masing akan mendapat rata-rata Rp 850 juta per tahun.

Namun Budiman juga memastikan jumlah dana khusus tiap desa akan berbeda. Alokasi dana desa disesuaikan dengan keadaan desa itu sendiri yang didasarkan pada beberapa kriteria.

"Kriterianya berdasarkan luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, dan jumlah penduduk miskin," kata Budiman.

Kriteria-kriteria itu akan diatur dalam peraturan pemerintah. Jumlah dana untuk masing-masing desa juga akan ditentukan oleh pemerintah pusat.[]

sumber:Tempo.co

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Pemerintah Aceh menyediakan pagu anggaran sebesar Rp2,4 miliar untuk pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe (WN).
       
"Anggaran pengukuhan Wali Nanggroe disediakan mencapai Rp2,4 miliar yang dialokasikan di Sekretariat Majelis Adat Aceh atau MAA," kata Kepala Sekretariat MAA Paradis di Banda Aceh, Kamis (12/12).
       
Pengukuhan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe dijadwalkan Senin 16 Desember 2013. Pengukuhan tersebut digelar dalam sidang paripurna DPR Aceh yang bersifat istimewa. Paradis mengatakan, pihaknya belum mengetahui berapa anggaran yang dibutuhkan untuk pengukuhan wali Nanggroe. Hanya saja, pagu anggaran yang disediakan Rp2,4 miliar.
       
"Kami belum tahu berapa kebutuhannya. Kebutuhan anggaran nanti akan diketahui setelah masing-masing seksi panitia mengajukan anggaran kebutuhan pengukuhan Wali Nanggroe," katanya.
       
Sementara itu, Tgk HM Ramli Sulaiman, anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh, mengatakan Wali Nanggroe Malik Mahmud pernah berperan agar pengukuhan digelar sesederhana mungkin.
       
"Pesan beliau, gunakan anggaran pengukuhan seminimal mungkin. Acara digelar sederhana, namun bermanfaat untuk rakyat Aceh," ungkap Tgk HM Ramli Sulaiman.
       
Kepala Sekretariat DPR Aceh A Hamid Zein mengatakan prosesi puncak pengukuhan Wali Nanggroe terdiri pengucapan sumpah jabatan dan penandatanganan berita acara pengukuhan.
       
"Setelah itu, Wali Nanggroe, Gubernur Aceh dan unsur pimpinan daerah menuju ke meuligo atau rumah dinas Gubernur Aceh untuk melakukan tepung tawar paduka yang mulia Malik Mahmud," kata A Hamid Zein.[]

sumber:antaranews

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) menetapkan 16 kabupaten dan kota di Provinsi Aceh siaga bencana berupa banjir dan tanah longsor.

Status siaga ini ditetapkan menyusul prakiraan curah hujan yang tinggi di kawasan-kawasan tersebut hingga akhir Desember 2013.

"Berdasarkan laporan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyebutkan cuaca curah hujan tinggi hingga akhir Desember 2013, sehingga kami menetapkan 16 daerah siaga bencana," kata Kepala BPBA Jarwansyah di Banda Aceh, Selasa (10/12).

Siaga bencana banjir dan tanah longsor itu, BPBA telah mengantisipasinya dengan pendirian posko selain pemantauan intensif dilapangan terhadap daerah-daerah yang telah ditetapkan siaga bencana tersebut.

Saat ini, Jarwansyah menyebutkan banjir mulai melanda sejumlah daerah di Aceh antara lain seperti di Kabupaten Aceh Timur, Bener Meriah dan Aceh Tengah.

"Sejak beberapa hari terakhir curah hujan di beberapa daerah tinggi yang berakibat banjir genangan di beberapa kabupaten dan kota di Aceh. Kita juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada banjir terutama yang bermukim di kawasan daerah aliran sungai," katanya menambahkan.

Selain banjir, Jarwansyah juga mengimbau masyarakat mewaspadai tanah longsor terutama penduduk yang bermukim di lereng-lereng dengan struktur tanahnya yang labil seperti di wilayah tengah provinsi ujung paling barat Indonesia itu.[]

sumber:republika/ant

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) kembali mulai memparipurnakan sejumlah rancangan qanun (Raqan) prioritas 2013.

"Untuk minggu ini ada 6 rancangan qanun yang akan dibahas DPRA di Sidang Paripurna," kata Ketua DPRA Hasbi Abdullah, Senin (9/12) usai pembukaan masa perdingan V di Gedung Paripurna DPR Aceh.

Hasbi menjelaskan, ke-enam rancangan qanun yang akan dibahas dalam pekan ini yaitu Rancangan Qanun Aceh tentang Kesejahteraan Sosial, Rancangan Qanun Aceh tentang Kepariwisataan, Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Acara jinayah, Rancangan Qanun Aceh tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017, Rancangan Qanun Aceh tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Keurukon Katibul Wali atau Sekretariat Wali Naggroe.

"Serta dan Rancangan Qanun tentang Perubahan atas Qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang Wali Nanggroe yang telah dibahas ulang dan direvisi," jelas Hasbi.

Berkaitan dengan qanun-qanun tersebut, Hasbi menjelaskan, DPRA sudah menugaskan Pansus XIX untuk melakukan kajian, bahasan dan harmonisasi materi muatannya.

"Saat ini kami juga sudah mendapatkan laporan dari ketua pansus XIX bahwa rancangan qanun tersebut sudah selesai diharmonisasi dan sudah dibahas lebih lanjut dalam rapat paripurna ini," jelas ketua DPR Aceh.

Untuk akhir tahun ini, Hasbi menambahkan, DPR Aceh menargetkan untuk memparipurnakan sepuluh rancangan qanun lainnya.

"Sepuluh rancangan qanun tersebut adalah Raqan RTRWA, Raqan Pertambangan, Raqan Pengelolaan Barang Milik Aceh, Raqan Penyertaan Modal, Raqan Retribusi Jasa Usaha, Raqan Restribusi Jasa Umum, Raqan Restribusi Perizinan Tertentu, Raqan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Raqan Perubahan atas Qanun Nomor 2 tahun 2007 tentang kedudukan keuangan dan protokoler pimpinan dan Anggota DPRA, serta Raqan Ketenagakerjaan," jelasnya.

Sementar untuk Raqan non-Prolega tahun 2013, Hasbi menyatakan, kemungkinan yang dapat di paripurnakan adalah Raqan Badan Penguatan Perdamaian Aceh.

"Kami mohon dan berharap dukungan seluruh anggota Dewan dan Pemerintah Aceh serta semua pihak agar semua Raqan tersebut dapat diparpurnakan pada penghujung tahun ini," harap Hasbi Abdullah.

Pembahasan seluruh rancangan qanun tersebut akan dibahas dalam Sidang Paripurna DPR Aceh, hingga Jumat (13/12) mendatang. []

sumber:acehonline.info 

KLUETMEDIA | JAKARTA -  Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri), Zudan Arif Fakhkrullah memerintahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh untuk melaksanakan klarifikasi Mendagri terkait Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe. Jika tidak, pemerintah tidak akan menyetujui anggaran operasional Wali Nanggroe.

"Kami minta untuk (Pemprov) Aceh untuk melakukan klarifikasi Qanun Wali Nanggroe. Kalau tidak diklarifikasi, maka lembaganya tidak dapat disahkan dan anggotanya tidak dapat dilantik," ujar Zudan, Sabtu (7/11).

Karena tidak sah, kata Zudan, biaya operasional Wali Nanggroe pun tidak dapat diberikan. Dikatakannya, jika Pemprov Aceh berkeras mengalokasikan anggaran operasional Wali Nanggroe dalam APBD 2014-nya, maka pihaknya tidak akan segan-segan mencoretnya.

"Jika masih dimunculkan anggarannya dalam APBD Provinsi Aceh, maka anggaran tersebut akan dicoret oleh Kemendagri," katanya.

Dia enggan mengatakan syarat itu merupakan ancaman. "Bukan mengancam. Tapi dalam pemerintahan ada aturan perundang-undangan yang harus ditaati, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," tegas Zudan.

Menurutnya, pemerintah pusat melalu Kemendagri tidak melarang pelaksanaan qanun tersebut. Hanya, lanjut dia, materi peraturan daerah itu harus disesuaikan dengan klarifikasi Mendagri.

"Seperti yang tertuang dalam surat nomor 188.34/1644/SJ tanggal 1 April 2013. Ada 21 catatan Mendagri terhadap Qanun Wali Nanggroe tersebut," kata dia.

Di sisi lain, Badan Musyawarah (Bamus) DPRA, menyekapati jadwal pengukuhan Wali Nanggroe pada 16 Desember 2013 atau setelah paripurna pengesahan lima rancangan qanun menjadi qanun.

sumber:Kompas.com

KLUETMEDIA | NASIONAL - Lambatnya kebijakan Polri mengenai aturan polisi wanita (polwan) berjilbab, menimbulkan desakan dari berbagai kalangan. Kapolri Jendereal Pol Sutarman diminta segera menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) soal ini.

Koordinator Indonesia Police Watch, Neta S Pane, mengatakan Polri tak perlu waktu lama untuk mengeluarkan kebijakan bagi polwan berjilbab, sebab sudah ada polwan yang melaksanakan tugasnya dengan berjilbab di Nangroe Aceh Darussalam.

"Untuk menentukan desain seragam polwan berjilbab, Mabes Polri tak perlu melakukan studi banding. Apalagi polri sudah punya polwan di Aceh yang setiap hari berseragam dan berjilbab," kata Neta dalam siaran persnya, Senin (9/12/2013).

Menurutnya Kapolri cukup menerbitkan Perkap yang untuk mengatur tentang busana polwan berjilbab, tak perlu melakukan studi banding hingga ke luar negeri yang mengahbiskan anggaran dan waktu untuk sebuah peraturan yang hanya pada soal busana.

"Sehingga Mabes Polri bisa menirunya atau mengkombinasikan dengan busana polwan di Aceh.  Jika ada studi banding tentu ada biaya dan anggaran lagi, padahal yang dibutuhkan sekarang adalah dukungan nyata dari elite Polri," kata Neta.

Dia menilai, polwan berjilbab dapat memberi persepsi positif bagi Polri yang selama ini dinilai lembaga korup. Dengan adanya aturan yang mengizinkan polwan berjilbab maka Polri anggota Polri dapat dikesankan religius.

"Bahwa penggunaan jilbab adalah untuk mengubah persepsi maysraakat bahwa Polri sudah berubah dan sarat bernuansa religius. Sebab itu Kapolri perlu segera mengeluarkan perkap soal jilbab polwan," tandasnya. []

sumber:sindo

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Korban konflik di Aceh masih menunggu perihal kepastian pengesahan raqan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) dari Komisi A DPR Aceh.

Jika belum ada kejelasan, maka tanggal 9 Desember para korban konflik akan menduduki gedung DPR Aceh dan meminta langsung bertemu dengan Ketua DPR Aceh. Pertemuan ini mendesak pihak legislatif segera mengesahkan qanun KKR.

Demikian dikatakan Direktur LBH Banda Aceh, Mustiqal Syahputra, di Banda Aceh, saat membedah draf Final raqan KKR Aceh, Jumat (6/12).

Desakan tersebut, katanya, karena pihaknya merasa prihatin terhadap korban konflik di Aceh yang belum mendapat tanggapan dari pemerintah maupun dari legislatif. Sebagai pemerhati korban konflik, dia menghargai keputusan DPR Aceh yang berjanji menuntaskan pembahasan qanun KKR Aceh untuk diparipurnakan bulan Desember ini.

 "Pembahasan raqan KKR Aceh sudah dekat ke final. Kami mendapat informasi dari anggota Komisi A DPR Aceh, Nurzahari," ujarnya, didampingi Koordinator Kontras Aceh, Destika Gilang Lestari, Koordinator Ngo- HAM Zulfikara Muhammad.

Pengungkapan kebenaran, katanya, karena banyak terjadi pelanggaran HAM pada tahun 1976 hingga 2005. Dia berharap, kasus pelanggaran HAM di bawah tahun 1976 tetap diberi ruang bagi korban untuk memberi kesaksian melalui mekanisme KKR Aceh dan dijadikan sebagai bagian klarifikasi sejarah.

Menurut Mustiqal, kelemahan fatal dari raqan KKR ini tidak adanya perlindungan bagi saksi dan korban. Seharusnya, qanun tersebut, juga memikirkan keamanan para saksi dan korban yang dimintai keterangan.

Sebab, katanya, bisa jadi masyarakat akan takut memberikan keterangan karena adanya potensi anacaman dari pihak tertentu.

 "Harusnya materi qanun KKR Aceh mesti menyebutkan keterlibatan lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) dalam melindungi para saksi korban pelanggaran HAM Aceh," tutupnya. []

sumber: jpnn

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Ada yang menarik dalam beberapa hari terakhir di halaman depan gedung DPR Aceh. Halaman yang selama ini terdapat satu tiang bendera untuk tempat berkibarnya sang saka merah putih, maka dalam beberapa pekan ke depan akan berdiri tegak satu tiang bendera lagi, yang direncanakan untuk mengibarkan bendera Aceh.

Dari pantauan, terlihat sejumlah pekerja melakukan penggalian tanah, dan sejumlah pekerjaan lain untuk mendirikan tiang bendera baru, tepat disamping tiang utama.

Anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Aceh (PA) Abdullah Saleh saat dikonfirmasi mengenai pembangunan tiang bendera di halaman gedung legislatif tersebut, menerangkan bahwa, tujuan utama dari pembangunan tersebut adalah untuk persiapan, jika nantinya bendera Aceh akan dikibarkan. "Iya, itu pekerjaan pembangunan tiang bendera, untuk bendera Aceh nantinya," katanya.

Dijelaskannya, sebagai lembaga yang selama ini komitmen mendorong lahirnya Qanun bendera dan lambang Aceh, maka DPR Aceh harus lebih siap jika nantinya bendera Aceh siap dikibarkan. "Nanti lembaga DPR Aceh yang akan pertama pasang bendera Aceh, dan pembangunan tiang tersebut adalah persiapan kita," ujarnya.

Saat disinggung tentang proses politik dan tarik ulur antara Aceh dan pemerintah pusat tentang bendera Aceh, Abdullah Saleh menuturkan bahwa proses itu terus berlangsung. "Proses terus berlangsung, dan kita siapkan perangkat, salah satunya tiang bendera jika nanti bendera Aceh siap untuk dikibarkan," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, sejak disahkannya Qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh, regulasi ini menuai perselisihan dan perbedaan pandangan antara pemerintah pusat dan Aceh.

Pangkal perselisihan tersebut, dikarenakan DPR Aceh menetapkan bahwa bendera Aceh yang akan dipakai oleh Aceh sebagai bendera daerah adalah bendera yang selama ini digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Tak ayal, sikap DPR Aceh ini pelak membuat pusat meradang, dan sejumlah pejabat dari Kementrian dalam negeri, Kementrian politik hukum dan keamanan telah berkunjung ke Aceh untuk meminta agar bendera yang ditetapkan tersebut tidak dijadikan bendera daerah.

Dan bahkan, pertemuan tingkat tinggi antara Gubernur Aceh dan Ketua DPR Aceh dan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah dilangsungkan guna membahas persoalan bendera Aceh.

Dan hingga saat ini, tim yang dibentuk oleh pemerintah pusat, dan tim pemerintah Aceh terus bekerja guna menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan bendera dan lambang Aceh, serta beberapa rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang merupakan turunan dari UU Pemerintahan Aceh yang selama ini belum diselesaikan oleh pusat. []

sumber:waspada.com

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Ribuan masyarakat Aceh memadati makam tokoh deklarator Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Tgk Muhammad Hasan Tiro di desa Meureu, Kecamatan Indra Puri, Kabupaten Aceh Besar memperingati hari puncak perayaan Milad GAM yang ke-37 tahun, Rabu (4/12).

Terlihat sejumlah tokoh dan elite pemerintah Aceh ikut dalam acara tersebut. Di antaranya ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Hasbi Abdullah serta Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Bupati Aceh Besar Mukhlis Basyah serta pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud.

Dalam sambutannya, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, meminta kepada publik agar tidak salah memaknai ziarah pada kuburan Hasan Tiro yang bertepatan 4 Desember 2013 yang merupakan hari sakral lahirnya perjuangan rakyat Aceh 37 tahun lalu bertepatan pada tanggal 4 Desember 1976.

"Jangan salah artikan ziarah ini. Ini murni rasa cinta dan sayang pada tokoh panutan rakyat Aceh yang pernah berjuang bersama rakyat Aceh untuk meraih keadilan," kata Zaini di makam Hasan Tiro.

Peringatan Milad GAM ini yang dipusatkan di makam Hasan Tiro menurut Zaini Abdullah hanya sebuah renungan. Bukan untuk mengusik konflik kembali di Aceh seperti yang lalu. "Tidak juga untuk membangkit kembali semangat perlawanan seperti dulu," tegasnya.

Zaini menegaskan, 4 Desember itu wajib dikenang oleh seluruh rakyat Aceh. Karena ini merupakan momentum sejarah dan asal-usul sejarah peradaban Aceh yang membawa Aceh menuju perdamaian dan kesejahteraan.

"Perdamaian yang sudah kita raih tidak bisa dipisahkan dari semangat perjuangan Hasan Tiro," tegasnya.

Menurut dia, pemberontakan GAM pada tahun 1976 itu berlandaskan ketidakadilan antara Aceh dengan Pemerintah Pusat. Makanya, Hasan Tiro selaku deklarator pemberontakan GAM mendeklarasikan Aceh pisah dari Indonesia.

"Saat itu sangat pincang antara Aceh dan pusat. Terjadilah pemberontakan, 1976 Hasan Tiro tuntut kembali keadilan, bukan pemisahan diri, tetapi dituntut keadilan, dan keadilan yang dituntut itu sudah kita dapatkan sekarang," tegasnya.

Oleh karena itu, Zaini merasa yakin di bawah kepemimpinan Presiden SBY bisa wujudkan semua keinginan rakyat Aceh di bawah payung hukum Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang sesuai dengan MoU Helsinki.

"SBY bilang akan selesaikan segala kebutuhan rakyat Aceh, baik pendidikan, kesehatan, dan lainnya sebelum masa jabatannya berakhir, ini sebagaimana disampaikan dulu di Pekan Kebudayaan Aceh," imbuhnya.[]

sumber: Merdeka.com

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Peringatan Milad Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ke 37 yang jatuh pada tanggal 4 Desember, Rabu (4/12), akan diperingati dengan doa bersama di komplek Makam Tgk Chik Di Tiro, Gampong Meureu, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar.

Dalam momentum bersejarah bagi Komite Peralihan Aceh (KPA) dan Partai Aceh (PA) itu, semua simpatisan baik dari KPA dan PA pusat maupun Aceh Besar serta undangan dari daerah lain akan melaksanakan syukuran dan doa bersama di komplek makam Tgk Chik Di Tiro.

“Sama seperti tahun yang lalu, tidak ada yang istimewa dalam peringatan milad tahun ini. Kader PA dan KPA serta masyarakat hanya melakukan doa bersama untuk kedamaian di Aceh,” terang Ketua KPA Aceh Besar, Mukhlis Basyah.

Menurut Mukhlis, kegiatan yang dipusatkan di makam pahlawan Nasional itu akan dihadiri oleh Wali Nanggroe Malek Mahmud, Gubernur Aceh Zaini Abdullah, unsur Muspida Aceh Besar dan SKPD dijajaran Pemkab Aceh Besar.

“Panitia juga mengundang camat dan semua Keuchik di Aceh Besar. Sementara untuk daerah lain yang sudah menyatakanh hadir yakni wilayah Pasee dan wilyah Peureulak,” tambah Mukhlis.

Selain melakukan doa bersama, sebutnya, dalam kegiatan yang selalu diperingati setiap tanggal 4 Desember tersebut, panitia juga akan menyantuni anak yatim korban konflik dari beberapa Kecamatan yang ada di kabupaten Aceh Besar.

Selain doa bersama,  panitia juga akan menyantuni dan memberi makan anak yatim. Untuk kegiatan ini, panitia menyembelih puluhan ekor sapi untuk dimasak. “Panitia akan memasak kari dalam 135 belanga ukuran besar,” sebutnya.

Lebih lanjut Mukhlis Basyah mengutarakan, dirinya menghimbau agar masyarakat atau undangan yang ingin menghadiri kegiatan tersebut untuk menjaga keselamatan dan ketertiban saat mengadiri acara.

“Saya menghimbau agar masyarakat untuk menjaga keselamatan di jalan, karena lokasi acaranya sedikit jauh,” pungkasnya. []

sumber: jpnn

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Sebanyak 700 ulama yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dari 23 kabupaten/kota se-Provinsi Aceh akan melaksanakan Musyawarah Besar (Mubes) II di Banda Aceh pada 29 November hingga 1 Desember 2013.

Mubes HUDA yang merupakan agenda lima tahunan ini akan menjadi ajang pertemuan ulama dayah terbesar di Aceh. Turut diundang para ulama dari nusantara dan luar negeri di antaranya Malaysia, Pattani (Thailand), Ukraina, Australia, Pilipina, dan Brunei Darussalam.

“Mubes HUDA yang diikuti para ulama dan ratusan santri ini digelar dalam rangka menyusun program kerja dan memilih Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) periode 2013-2018,” ujar Sekjen HUDA, Tgk.H.Faisal Ali kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (26/11).

Mubes dirangkaikan dengan kegiatan seminar internasional yang menghadirkan tokoh agama Islam dari luar negeri, serta diisi dengan kuliah umum oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), K.H.Said Aqil Siradj.

Faisal Ali menyebutkan, tokoh agama Islam yang akan menjadi pembicara pada seminar internasional itu antara lain Grand Mufti Darul Makmur Australia Syech Salim Alwan Al-Hasani, Mufti Ukraina Syech Ahmed Tamim, Ketua Ulama Pattani Abdul Azis Yanya, dan tokoh agama dari Kelantan (Malaysia), Dr Lukman.

Seminar membicarakan masalah pendidikan agama dan perkembangan Ahlussunnah Wal Jamaah tidak hanya di Aceh, tapi juga secara global.

Disebutkan,700 ulama itu sudah mencakup hampir semua pimpinan dayah di Aceh, karena itu dirharapkan rekomendasi dari Mubes HUDA ini dapat betul-betul dijalankan oleh Pemprov Aceh. Jangan lagi ada kalimat belum mewakili representasi ulama seperti  disampaikan oleh Gubernur Zaini Abdullah pada pertemuan di pendopo beberapa hari lalu.

Faisal Ali yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh menambahkan, Mubes HUDA diharapkan dapat melahirkan sejumlah rekomendasi bagi kepentingan agama dan umat di masa mendatang. “Yang terpenting Mubes HUDA dapat melahirkan rekomendasi antara lain mendesak disahkannya qanun tentang Jinayah dan Qanun Hukum Acara Jinayah oleh DPRA sebagai upaya memperkuat pelaksanaan syariat Islam di Aceh,” harapnya. 

sumber: analisa

KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Qanun (perda) Acara Jinayah di Aceh ditargetkan akan selesai pada tahun ini. Qanun tersebut merupakan hukum formal yang akan mengatur tatacara beracara dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr H Syahrizal Abbas, MA, mengatakan, secara substantif, qanun dimaksud tidak bermasalah lagi. Sekarang hanya tinggal mengikuti prosedur dan mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk mengesahkannya.

“Targetnya pada akhir Desember tahun ini selesai. Dulu ada problem substantif yang belum selesai, namun akhirnya bisa diselesaikan. Jadi, tinggal teknisnya saja. Secara substantif, materinya tidak ada masalah lagi,” ungkapnya.

Diungkapkan, eksekutif (gubernur dan jajarannya) dan DPRA sudah sepakat untuk mengesahkan qanun ini, namun pembentukannya harus mengikuti mekanisme pembentukan perundang-undangan. Qanun Acara Jinayah merupakan prioritas pemerintah dan Dinas Syariat Islam Aceh tahun ini, sehingga pada Desember siap untuk diparipurnakan.

Sebelumnya, pembahasan rancangan Qanun Acara Jinayah sempat tersendat akibat acapkali tidak mencukupinya anggota tim untuk menyepakati materi-materi yang krusial sehingga muncul wacana agar tim pembahas rancangan qanun tersebut dikarantina di luar Banda Aceh.

Koordinator Tim Pembahas Rancangan Qanun Acara Jinayah, Abdullah Saleh, mengatakan, tujuan pengarantinaan itu agar tenaga dan pikiran lebih fokus dalam menyelesaikan materi tentang hukuman bagi pelanggar syariat yang sampai saat ini masih diperdebatkan. [.]

sumber: analisa