TAPAKTUAN - Kendati tidak melakukan aksi demonstrasi atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah, namun aktivis LSM, mahasiswa dan pegiat sosial kemasyarakatan di Aceh Selatan tetap menolak rencana kenaikan harga bahan bakar tersebut.
Mantan Ketua Badko HMI Cabang Tapaktuan, Taslim, di Tapaktuan, Selasa, (18/6), menyatakan, pihaknya tidak akan pernah menolerir kebijakan pemerintah yang akan menyengsarakan rakyat.
“Apapun alasannya, kebijakan menaikkan harga BBM adalah menyengsarakan rakyat sehingga patut ditolak,” katanya.
Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM bagi rakyat kecil khususnya di Aceh Selatan akan sangat terasa karena harga barang kebutuhan pokok pun melonjak, apalagi menjelang bulan puasa Ramadan dan Hari raya Idulfitri.
Hal serupa dikemukakan Herdi, mahasiswa asal Bakongan. Menurutnya, kenaikan harga BBM hanya mendorong terjadinya penurunan produktivitas masyarakat karena kian mahalnya barang-barang kebutuhan dan terhambatnya arus transportasi.
“Kalaupun tidak dengan aksi demo, tetapi intinya kami tetap menolak sehingga pemerintah bersama DPR perlu mengkaji lagi kebijakan tersebut,” katanya.
Seorang pegiat LSM di Tapaktuan, Meyfendri, juga menyesalkan sikap Presiden SBY yang tidak merespon aspirasi masyarakat, mahasiswa dan kalangan buruh yang tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Saya meminta agar anggota lagisltaif ikut menolak kenaikan harga BBM yang bisa menyengsarakan rakyat,” katanya.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp4.500/liter menjadi Rp6.500 untuk bensin (premium) dan harga solar menjadi Rp5.500/liter. (ma/analisa)
Mantan Ketua Badko HMI Cabang Tapaktuan, Taslim, di Tapaktuan, Selasa, (18/6), menyatakan, pihaknya tidak akan pernah menolerir kebijakan pemerintah yang akan menyengsarakan rakyat.
“Apapun alasannya, kebijakan menaikkan harga BBM adalah menyengsarakan rakyat sehingga patut ditolak,” katanya.
Menurutnya, dampak kenaikan harga BBM bagi rakyat kecil khususnya di Aceh Selatan akan sangat terasa karena harga barang kebutuhan pokok pun melonjak, apalagi menjelang bulan puasa Ramadan dan Hari raya Idulfitri.
Hal serupa dikemukakan Herdi, mahasiswa asal Bakongan. Menurutnya, kenaikan harga BBM hanya mendorong terjadinya penurunan produktivitas masyarakat karena kian mahalnya barang-barang kebutuhan dan terhambatnya arus transportasi.
“Kalaupun tidak dengan aksi demo, tetapi intinya kami tetap menolak sehingga pemerintah bersama DPR perlu mengkaji lagi kebijakan tersebut,” katanya.
Seorang pegiat LSM di Tapaktuan, Meyfendri, juga menyesalkan sikap Presiden SBY yang tidak merespon aspirasi masyarakat, mahasiswa dan kalangan buruh yang tetap menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
“Saya meminta agar anggota lagisltaif ikut menolak kenaikan harga BBM yang bisa menyengsarakan rakyat,” katanya.
Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana menaikkan harga BBM bersubsidi dari Rp4.500/liter menjadi Rp6.500 untuk bensin (premium) dan harga solar menjadi Rp5.500/liter. (ma/analisa)
