BANDA ACEH - Seratusan massa Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Aceh melakukan unjukrasa menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang rencananya dilakukan pada pertengahan Juni ini. Mereka menilai pemerintah tidak berpihak pada rakyat kecil.
Dalam aksi unjukrasa Jumat (14/6) sekitar pukul 14.45 WIB, massa HTI melakukan konvoi di seputaran pusat kota Banda Aceh dengan berjalan kaki, dimulai di depan Masjid Raya Baiturrahman, dengan membawa bendera dan sejumlah poster, spanduk serta beberapa jeriken berisi penolakan kebijakan ini.
Kemudian, massa konvoi yang panjangnya sekitar 100 meter ini menuju Bundaran Simpang Lima dengan pengawalan polisi. Pengunjukrasa bukan hanya kaum muda, tetapi juga kaum ibu yang menggendong anak.
Pengurus DPD I HTI Aceh, Ferdiansyah Sofyan dalam orasinya, mengungkapkan, menurut pemerintah menaikkan BBM menjadi Rp6.500/liter akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp21 triliun.
Namun muncul pertanyaan, yaitu apakah sedemikian gentingnya kondisi APBN sehingga subsidi harus segera dikurangi mengingat selama ini APBN tidak pernah terserap semua.
Pada 2012, APBN tersisa Rp32,7 triliun. Dari sisa anggaran 2012 itu, tambahan subsidi BBM bisa ditutupi, bahkan masih berlebih Rp11,7 triliun, ungkapnya.
Dia menegaskan, kenaikan harga BBM itu harus ditolak karena merupakan kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 menunjukkan, penggunaan BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen menengah, enam persen menengah ke atas dan hanya dua persen orang kaya.
Dia juga merincikan, dari jumlah total kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82 persen di antaranya merupakan kendaraan roda dua yang mayoritas dimiliki kelas menengah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat, ujarnya.
Selain itu, kenaikan BBM sesungguhnya tidak lain untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi), setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan ekspoitasi) atas sektor migas.
Menurutnya, liberalisasi migas merupakan penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan ini sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene pemilik sumber daya alam itu sendiri.
Liberalisasi ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak asing. Pemerintah dinilai tega mengabaikan aspirasi mayoritas rakyatnya. Jadi, jelas sekali bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sangat nyata, tegasnya.
Setelah berorasi beberapa menit di Bundaran Simpang Lima, massa melanjutkan konvoinya menuju depan Gedung DPRA. Mereka juga berorasi beberapa menit dan kembali ke Masjid Raya Baiturrahman untuk mengakhiri aksinya. (rfl/ANL)
Dalam aksi unjukrasa Jumat (14/6) sekitar pukul 14.45 WIB, massa HTI melakukan konvoi di seputaran pusat kota Banda Aceh dengan berjalan kaki, dimulai di depan Masjid Raya Baiturrahman, dengan membawa bendera dan sejumlah poster, spanduk serta beberapa jeriken berisi penolakan kebijakan ini.
Kemudian, massa konvoi yang panjangnya sekitar 100 meter ini menuju Bundaran Simpang Lima dengan pengawalan polisi. Pengunjukrasa bukan hanya kaum muda, tetapi juga kaum ibu yang menggendong anak.
Pengurus DPD I HTI Aceh, Ferdiansyah Sofyan dalam orasinya, mengungkapkan, menurut pemerintah menaikkan BBM menjadi Rp6.500/liter akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp21 triliun.
Namun muncul pertanyaan, yaitu apakah sedemikian gentingnya kondisi APBN sehingga subsidi harus segera dikurangi mengingat selama ini APBN tidak pernah terserap semua.
Pada 2012, APBN tersisa Rp32,7 triliun. Dari sisa anggaran 2012 itu, tambahan subsidi BBM bisa ditutupi, bahkan masih berlebih Rp11,7 triliun, ungkapnya.
Dia menegaskan, kenaikan harga BBM itu harus ditolak karena merupakan kebijakan yang bisa menyengsarakan rakyat. Hasil Sensus Ekonomi Nasional (Susenas) 2010 menunjukkan, penggunaan BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen menengah, enam persen menengah ke atas dan hanya dua persen orang kaya.
Dia juga merincikan, dari jumlah total kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82 persen di antaranya merupakan kendaraan roda dua yang mayoritas dimiliki kelas menengah ke bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat, ujarnya.
Selain itu, kenaikan BBM sesungguhnya tidak lain untuk menyukseskan liberalisasi sektor hilir (sektor niaga dan distribusi), setelah liberalisasi sektor hulu (eksplorasi dan ekspoitasi) atas sektor migas.
Menurutnya, liberalisasi migas merupakan penguasaan yang lebih besar kepada swasta (asing) dan pengurangan peran negara. Kebijakan ini sangat merugikan dan menyengsarakan rakyat yang notabene pemilik sumber daya alam itu sendiri.
Liberalisasi ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan pihak asing. Pemerintah dinilai tega mengabaikan aspirasi mayoritas rakyatnya. Jadi, jelas sekali bahwa kebijakan menaikkan harga BBM adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat yang sangat nyata, tegasnya.
Setelah berorasi beberapa menit di Bundaran Simpang Lima, massa melanjutkan konvoinya menuju depan Gedung DPRA. Mereka juga berorasi beberapa menit dan kembali ke Masjid Raya Baiturrahman untuk mengakhiri aksinya. (rfl/ANL)
