 |
| ilustrasi gambar |
KLUETMEDIA | TAPAKTUAN - Dua fraksi di DPRK Aceh Selatan menginginkan agar laporan hasil audit keuangan dan pembangunan Aceh Selatan 2012 segera ditindaklanjuti demi perubahan pembangunan di masa mendatang.
Kedua fraksi itu yakni F-KB dan fraksi Demokrat yang dengan tegas mengatakan, bila pemkab hendak melakukan perubahan pada pembangunan daerah ini, hendaknya temuan BPK baru-baru ini segera ditindaklanjuti,
Kedua juru bicara fraksi masing-masing dalam rapat paripurna II di Gedung DPRK Aceh Selatan di Tapaktuan, Jumat (4/10) ini tidak menjelaskan secara rinci hasil audit BPK RI itu terhadap kinerja pembangunan dan keuangan APBK 2012.
“Terkait pertanggungjawaban APBK 2012 dan LKPJ 2102, kami menyarankan agar Bupati Aceh Selatan segera menindaklanjuti LHP BPK RI dan mengoreksi hasil penilaian kinerja tahun lalu,” kata juru bicara F-KB DPRK Aceh Selatan, Azmir SH.
Azmir juga menyoroti masalah belum terpolanya dengan baik perencanaan pembangunan sehingga antara satu sektor dengan sektor lainnya tidak saling mendukung.
“Dengan adanya pola pembangunan yang terpadu maka akan mempercepat hasil pembangunan itu sendiri, ‘ katanya.
Demikian juga juru bicara F-Demokrat, Syahril SAg, yang mengatakan, untuk kemajuan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, LHP BPK RI 2012 hendaknya segera ditindaklanjuti.
Dia juga mendesak Pemkab Aceh Selatan menertibkan tambang tradisional di Gampong Panton Luas Kecamatan Sawang yang selama ini berjalan tanpa aturan serta tidak memberikan manfaat bagi daerah dari segi pendapatan daerah.
Penambangan tradisional itu telah mengancam kelangsungan habitat hewan dan tumbuhan akibat penggunaan merkuri yang tidak terukur. Ini sangat berbahaya sehingga Pemkab Aceh Selatan harus melakukan penertiban.
“Kami mengimbau agar pemkab segera menertibkan penambangan emas di Sawang dan di Meunggamat, Kluet Tengah, agar lebih bermanfaat dan ramah lingkungan,” katanya. (m/anl)
Kedua fraksi itu yakni F-KB dan fraksi Demokrat yang dengan tegas mengatakan, bila pemkab hendak melakukan perubahan pada pembangunan daerah ini, hendaknya temuan BPK baru-baru ini segera ditindaklanjuti,
Kedua juru bicara fraksi masing-masing dalam rapat paripurna II di Gedung DPRK Aceh Selatan di Tapaktuan, Jumat (4/10) ini tidak menjelaskan secara rinci hasil audit BPK RI itu terhadap kinerja pembangunan dan keuangan APBK 2012.
“Terkait pertanggungjawaban APBK 2012 dan LKPJ 2102, kami menyarankan agar Bupati Aceh Selatan segera menindaklanjuti LHP BPK RI dan mengoreksi hasil penilaian kinerja tahun lalu,” kata juru bicara F-KB DPRK Aceh Selatan, Azmir SH.
Azmir juga menyoroti masalah belum terpolanya dengan baik perencanaan pembangunan sehingga antara satu sektor dengan sektor lainnya tidak saling mendukung.
“Dengan adanya pola pembangunan yang terpadu maka akan mempercepat hasil pembangunan itu sendiri, ‘ katanya.
Demikian juga juru bicara F-Demokrat, Syahril SAg, yang mengatakan, untuk kemajuan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, LHP BPK RI 2012 hendaknya segera ditindaklanjuti.
Dia juga mendesak Pemkab Aceh Selatan menertibkan tambang tradisional di Gampong Panton Luas Kecamatan Sawang yang selama ini berjalan tanpa aturan serta tidak memberikan manfaat bagi daerah dari segi pendapatan daerah.
Penambangan tradisional itu telah mengancam kelangsungan habitat hewan dan tumbuhan akibat penggunaan merkuri yang tidak terukur. Ini sangat berbahaya sehingga Pemkab Aceh Selatan harus melakukan penertiban.
“Kami mengimbau agar pemkab segera menertibkan penambangan emas di Sawang dan di Meunggamat, Kluet Tengah, agar lebih bermanfaat dan ramah lingkungan,” katanya. (m/anl)
