JAKARTA - Anggota Komisi X DPR Rohmani menyatakan penghapusan Ujian Nasional untuk Sekolah Dasar sebaiknya diterapkan mulai tahun 2013.
"Buat apalagi harus menunggu tahun depan. Tahun 2013 ini sudah bisa dilaksanakan kok. Evaluasi dan kajian ilmiah tentang tidak layaknya UN untuk pelajar Sekolah Dasar sudah jelas," katanya di Jakarta, Sabtu.
Legislator yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu mengemukakan tidak ada alasan kuat untuk menunda penghapusan UN SD hingga tahun depan.
"Mengingat tidak adanya korelasi antara UN dengan peningkatan mutu pendidikan anak didik, maka UN SD harus ditiadakan mulai tahun 2013," katanya.
Langkah tersebut, lanjut Rohmani, cukup rasional mengingat berbagai penelitian menunjukkan UN SD tidak jelas orientasinya.
"Dan yang perlu juga dipertimbangkan pemerintah adalah anggaran. Jika UN SD ditiadakan maka negara bisa menghemat anggaran puluhan miliar rupiah," katanya. "Jika pemerintah memiliki itikad baik dalam melakukan penghematan anggaran inilah saatnya untuk dibuktikan."
Rencana pemerintah menghapus UN untuk siswa SD, kata dia, mendapat sambutan positif dari Komisi X DPR.
Ia mengatakan penghapusan itu sesuai dengan kajian para pakar yang sudah sejak lama disuarakan.
"Kita patut apresiasi, akhirnya pemerintah bersedia juga meniadakan UN. Ini langkah maju yang patut kita dukung," demikian Rohmani.(ANT/)
"Buat apalagi harus menunggu tahun depan. Tahun 2013 ini sudah bisa dilaksanakan kok. Evaluasi dan kajian ilmiah tentang tidak layaknya UN untuk pelajar Sekolah Dasar sudah jelas," katanya di Jakarta, Sabtu.
Legislator yang membidangi masalah pendidikan, kebudayaan, olahraga dan pariwisata itu mengemukakan tidak ada alasan kuat untuk menunda penghapusan UN SD hingga tahun depan.
"Mengingat tidak adanya korelasi antara UN dengan peningkatan mutu pendidikan anak didik, maka UN SD harus ditiadakan mulai tahun 2013," katanya.
Langkah tersebut, lanjut Rohmani, cukup rasional mengingat berbagai penelitian menunjukkan UN SD tidak jelas orientasinya.
"Dan yang perlu juga dipertimbangkan pemerintah adalah anggaran. Jika UN SD ditiadakan maka negara bisa menghemat anggaran puluhan miliar rupiah," katanya. "Jika pemerintah memiliki itikad baik dalam melakukan penghematan anggaran inilah saatnya untuk dibuktikan."
Rencana pemerintah menghapus UN untuk siswa SD, kata dia, mendapat sambutan positif dari Komisi X DPR.
Ia mengatakan penghapusan itu sesuai dengan kajian para pakar yang sudah sejak lama disuarakan.
"Kita patut apresiasi, akhirnya pemerintah bersedia juga meniadakan UN. Ini langkah maju yang patut kita dukung," demikian Rohmani.(ANT/)
