JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh mengaku tidak keberatan dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, agar pencetakan naskah Ujian Nasional (UN) SMA dan SMP ke depan dikembalikan ke provinsi.
"Ndak apa-apa, itu opsi, soal teknis. UN itu kan ada substansi dan teknis, dua-duanya terbuka dievaluasi," kata M Nuh di kantornya, Jakarta, Kamis (2/5).
Mendikbud beralasan, terbukanya evaluasi pencetakan naskah UN karena sebelum 2010, proses itu dilakukan di daerah. Namun karena banyak masalah, lantas diambil alih pusat sejak 2010.
"UN 2010 kan ndak apa-apa. Yang sekarang saja muncul masalah," ujarnya.
Yang terpenting, tegas Nuh, tujuan utama dari semua proses pencetakan UN itu adalah agar anak-anak bisa mendapatkan naskah UN, hingga terjaga kerahasiaannya.
"Kalau cara ke depan terbaik itu (dikembalikan ke provinsi), atau bisa teleprinting, kita terbuka. Bisa saja," tambah M Nuh.(jpnn)
"Ndak apa-apa, itu opsi, soal teknis. UN itu kan ada substansi dan teknis, dua-duanya terbuka dievaluasi," kata M Nuh di kantornya, Jakarta, Kamis (2/5).
Mendikbud beralasan, terbukanya evaluasi pencetakan naskah UN karena sebelum 2010, proses itu dilakukan di daerah. Namun karena banyak masalah, lantas diambil alih pusat sejak 2010.
"UN 2010 kan ndak apa-apa. Yang sekarang saja muncul masalah," ujarnya.
Yang terpenting, tegas Nuh, tujuan utama dari semua proses pencetakan UN itu adalah agar anak-anak bisa mendapatkan naskah UN, hingga terjaga kerahasiaannya.
"Kalau cara ke depan terbaik itu (dikembalikan ke provinsi), atau bisa teleprinting, kita terbuka. Bisa saja," tambah M Nuh.(jpnn)
