TAPAKTUAN - Empat Fraksi DPRK Aceh Selatan masing-masing Fraksi Partai Aceh (PA), Fraksi Demokrat, Fraksi PKPI dan Fraksi Karya Bangsa, menyetujui atas evaluasi dan penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) lima tahunan Bupati Husin Yusuf dan wakil bupati Daska Aziz periode 2008-2013, dengan berbagai macam kritikan dan sorotan.
Keputusan tersebut diambil dalam sidang Paripurna LKPJ lima tahunan Bupati dan wakil bupati Aceh Selatan di Gedung DPRK Tapaktuan, akhir pekan lalu yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Muspida Aceh Selatan, pimpinan dan para anggota dewan serta sejumlah pejabat eksekutif.
Evaluasi dan penilaian terhadap LKPJ lima tahunan Bupati Aceh Selatan tersebut, dilakukan dewan terhadap 5 aspek. Pertama arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Di bidang pemerintahan, dewan menilai kepemimpinan Husin-Daska tidak profesional dan proporsional dalam menempatkan sumber daya aparatur terutama kemampuan yang di miliki tidak sesuai dengan bidang dan tugasnya. Lemahnya penegakan disiplin PNS di setiap unit kerja dan belum berfungsinya Baperjakat.
Selain itu, tindakan atau sikap Bupati Aceh Selatan yang sering keluar daerah juga menjadi sorotan tajam DPRK Aceh Selatan, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
Di bidang keuangan, belum maksimalnya pencapaian target PAD karena berbagai objek sumber PAD tidak di fungsikan secara maksimal seperti keberadaan BUMD Fajar Selatan dan PDAM Turta Naga yang kondisi keuangannya terus merugi sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah kurang maksimal.
Serta di bidang pembangunan dan kemasyarakatan tidak bagusnya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal serta kurangnya penataan aset daerah.
“Kami menilai, selama 5 tahun kepemimpinan Husin-Daska, kondisi pembangunan Aceh Selatan sangat amburadul, jauh dari harapan rakyat. Sehingga kami dan seluruh rakyat mencatat bahwa kepemimpinan daerah periode ini adalah kepemimpinan terburuk sepanjang berdiri Kabupaten Aceh Selatan dan ini akan menjadi bukti sejarah yang akan selalu di ingat oleh anak cucu generasi penerus ke depan,” tegas juru bicara Fraksi PKPI, Hendriyono. (HEN)
Keputusan tersebut diambil dalam sidang Paripurna LKPJ lima tahunan Bupati dan wakil bupati Aceh Selatan di Gedung DPRK Tapaktuan, akhir pekan lalu yang dihadiri Bupati dan Wakil Bupati, Muspida Aceh Selatan, pimpinan dan para anggota dewan serta sejumlah pejabat eksekutif.
Evaluasi dan penilaian terhadap LKPJ lima tahunan Bupati Aceh Selatan tersebut, dilakukan dewan terhadap 5 aspek. Pertama arah kebijakan umum pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah secara makro, termasuk pendapatan dan belanja daerah, penyelenggaraan urusan desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
Di bidang pemerintahan, dewan menilai kepemimpinan Husin-Daska tidak profesional dan proporsional dalam menempatkan sumber daya aparatur terutama kemampuan yang di miliki tidak sesuai dengan bidang dan tugasnya. Lemahnya penegakan disiplin PNS di setiap unit kerja dan belum berfungsinya Baperjakat.
Selain itu, tindakan atau sikap Bupati Aceh Selatan yang sering keluar daerah juga menjadi sorotan tajam DPRK Aceh Selatan, sehingga mengakibatkan tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
Di bidang keuangan, belum maksimalnya pencapaian target PAD karena berbagai objek sumber PAD tidak di fungsikan secara maksimal seperti keberadaan BUMD Fajar Selatan dan PDAM Turta Naga yang kondisi keuangannya terus merugi sehingga kontribusinya terhadap pembangunan daerah kurang maksimal.
Serta di bidang pembangunan dan kemasyarakatan tidak bagusnya pengawasan terhadap kegiatan pembangunan sehingga hasil yang dicapai tidak maksimal serta kurangnya penataan aset daerah.
“Kami menilai, selama 5 tahun kepemimpinan Husin-Daska, kondisi pembangunan Aceh Selatan sangat amburadul, jauh dari harapan rakyat. Sehingga kami dan seluruh rakyat mencatat bahwa kepemimpinan daerah periode ini adalah kepemimpinan terburuk sepanjang berdiri Kabupaten Aceh Selatan dan ini akan menjadi bukti sejarah yang akan selalu di ingat oleh anak cucu generasi penerus ke depan,” tegas juru bicara Fraksi PKPI, Hendriyono. (HEN)
