KLUETMEDIA | TRUMON - Kebijakan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Ladang Rimba, Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang melakukan pemotongan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) secara sepihak diprotes oleh sejumlah wali murid.
Seharusnya, setiap siswa penerima bantuan mendapat Rp 500.000/siswa, namun oleh pihak sekolah dana tersebut hanya disalurkan Rp 250.000/siswa. Para wali siswa meminta Kepsek SMP tersebut menjelaskan alasan pemotongan itu.
“Kami minta Kepsek SMP Negeri 1 Ladang Rimba mempertanggung jawabkan tindakan pemotongan dana tersebut,” kata salah seorang wali siswa yang meminta tidak disebutkan identitasnya, Selasa (21/1).
Dia mengatakan, pemotongan dana sebesar itu sangat tidak wajar. “Jika mereka beralasan untuk pemerataan, mana aturan dan petunjuk teknisnya,” kata wali siswa lainnya dengan nada bingung.
Para wali siswa itu meminta Dinas Pendidikan Aceh Selatan segera menindaklanjuti persoalan tersebut, supaya ke depan kepala sekolah tidak semena–mena melakukan pemotongan hak para siswa–siswi terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kami juga meminta aparat penegak hukum mengusut pemotongan dana bantuan untuk siswa miskin ini, karena bantuan itu seharusnya diterima utuh oleh setiap siswa penerima bantuan,” ujarnya.
Kepala SMP Negeri 1 Ladang Rimba, Bahtijar mengaku, pemotongan dana tersebut dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan antara dewan guru dan komite sekolah, guna pemerataan. Sebab menurutnya, banyak siswa yang diusulkan namun hanya sebagian yang menerima bantuan tersebut, itu pun sebagiannya dari keluarga mampu.
“Kebijakan ini kami ambil sesuai dengan hasil musyawarah dan keputusan bersama antara dewan guru dan komite sekolah. Pemotongan itu bukan untuk guru, melainkan untuk pemerataan bagi siswa kurang mampu yang tidak memperoleh BSM,” jelas Bahtijar.
Menurutnya, pemerataan ini untuk mencegah kesenjangan sosial di antara siswa, sebab ada sebagian dari penerima BSM tersebut berasal dari keluarga yang lebih mampu dari siswa yang tidak menerima dana tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan, H Yusafran yang juga dikonfirmasi kemarin, mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan pemotongan dana bantuan oleh pihak sekolah dengan dalih untuk pemerataan.
Yusafran yang kemarin mengaku sedang di luar daerah, berjanji akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan akan menindaklanjuti kasus tersebut. “Saat ini saya masih di Jakarta. Nanti setelah kembali saya akan menindaklanjutinya,” ujar Yusafran. (yur)
“Kami minta Kepsek SMP Negeri 1 Ladang Rimba mempertanggung jawabkan tindakan pemotongan dana tersebut,” kata salah seorang wali siswa yang meminta tidak disebutkan identitasnya, Selasa (21/1).
Dia mengatakan, pemotongan dana sebesar itu sangat tidak wajar. “Jika mereka beralasan untuk pemerataan, mana aturan dan petunjuk teknisnya,” kata wali siswa lainnya dengan nada bingung.
Para wali siswa itu meminta Dinas Pendidikan Aceh Selatan segera menindaklanjuti persoalan tersebut, supaya ke depan kepala sekolah tidak semena–mena melakukan pemotongan hak para siswa–siswi terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kami juga meminta aparat penegak hukum mengusut pemotongan dana bantuan untuk siswa miskin ini, karena bantuan itu seharusnya diterima utuh oleh setiap siswa penerima bantuan,” ujarnya.
Kepala SMP Negeri 1 Ladang Rimba, Bahtijar mengaku, pemotongan dana tersebut dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan antara dewan guru dan komite sekolah, guna pemerataan. Sebab menurutnya, banyak siswa yang diusulkan namun hanya sebagian yang menerima bantuan tersebut, itu pun sebagiannya dari keluarga mampu.
“Kebijakan ini kami ambil sesuai dengan hasil musyawarah dan keputusan bersama antara dewan guru dan komite sekolah. Pemotongan itu bukan untuk guru, melainkan untuk pemerataan bagi siswa kurang mampu yang tidak memperoleh BSM,” jelas Bahtijar.
Menurutnya, pemerataan ini untuk mencegah kesenjangan sosial di antara siswa, sebab ada sebagian dari penerima BSM tersebut berasal dari keluarga yang lebih mampu dari siswa yang tidak menerima dana tersebut.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Selatan, H Yusafran yang juga dikonfirmasi kemarin, mengaku tidak mengetahui adanya kebijakan pemotongan dana bantuan oleh pihak sekolah dengan dalih untuk pemerataan.
Yusafran yang kemarin mengaku sedang di luar daerah, berjanji akan mengecek kebenaran informasi tersebut dan akan menindaklanjuti kasus tersebut. “Saat ini saya masih di Jakarta. Nanti setelah kembali saya akan menindaklanjutinya,” ujar Yusafran. (yur)
sumber: serambinews
