 |
| Malik Mahmud Al-Haytar mengucapkan sumpah | foto |
KLUETMEDIA | BANDA ACEH - Ribuan warga dari berbagai daerah di Provinsi Aceh menghadiri pelantikan Malik Mahmud sebagai Wali Nanggroe Aceh dalam sidang paripurna istimewa DPR Aceh di Banda Aceh, Senin (16/12).
Ribuan warga yang menghadiri pengukuhan tersebut berdiri di depan pintu masuk utama DPR Aceh. Mereka tidak diizinkan masuk gedung wakil rakyat tersebut karena tidak mengantongi undangan.
Sementara akses ke Jalan Tgk Daud Beureueh, ruas jalan depan Gedung DPR Aceh ditutup, arus lalu lintas di arahkan ke sejumlah ruas jalan lainnya. Sebelumnya, massa yang menghadiri pengukuhan Wali Nanggroe sempat tertahan di Bundaran Simpang Lima karena mereka tidak diizinkan menuju Gedung DPR Aceh
.
Seratusan polisi berjaga-jaga di bundaran tersebut. Seorang polisi dengan pengeras suara menyampaikan bahwa bagi warga yang tidak mengantongi undangan tidak diperkenankan masuk.
Namun, setelah Gubernur Aceh beserta unsur pimpinan daerah serta rombongan Wali Nanggroe masuk Gedung DPR Aceh, massa dari berbagai daerah tersebut diperkenankan menuju gedung wakil rakyat dari bundaran Simpang Lima.
Selain Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan unsur pimpinan daerah lainnya, serta sejumlah bupati/wali kota di Aceh, pengukuhan Wali Nanggroe turut dihadiri sejumlah raja kerajaan nusantara di Indonesia.
Acara pengukuhan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Azwar Abubakar, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Farhan Hamid dan anggota DPR RI HM Nasir Djamil.
Sementara Panglima Kodam Iskandar Muda Mayjen TNI Pandu Wibowo menyatakan TNI akan menindak tegas masyarakat yang mengibarkan bendera bulan bintang di daerah itu.
"Kami akan turunkan bendera yang dinaikkan dan juga mengamankan bendera bulan bintang tersebut," katanya usai tepung tawari Wali Nanggroe Malek Mahmud Al-Haytar di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh.
Dijelaskannya, saat ini masih ada pihak-pihak yang ingin memperkeruh suasana di provinsi ujung paling barat Indonesia itu dengan membawa atau mengibarkan bendera bulan bintang tersebut.
"Kami tidak akan main-main dan tetap akan menurunkan bendera tersebut," katanya.
Aparat gabungan TNI dan Polri juga menyita puluhan lembar bendera bulan bintang dari rombongan warga yang menghadiri pengukuhan Malek Mahmud sebagai Wali Nanggroe di Banda Aceh.
Bendera bulan bintang yang diajukan DPRA dan Pemerintah Aceh sebagai bendera daerah itu identik dengan salah satu simbol yang digunakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat konflik lalu. Bendera bulan bintang tersebut hingga saat ini belum mendapat persetujuan Pemerintah Pusat.
Pangdam berharap dengan pengukuhan Wali Nanggroe tersebut dapat terus menjaga dan merawat perdamaian yang telah terbina di Tanah Rencong tersebut.
"Kami berharap dengan dikukuhkannya Wali Nanggroe tersebut dapat mengayomi seluruh masyarakat di Aceh," katanya.
Ia menambahkan, sebagai orang yang berada di daerah pihaknya siap melaksanakan berbagai kebijakan yang telah disepakati Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh.[]
sumber: Antara
