MenPAN-RB, Azwar Abubakar | JIBI |
JAKARTA - Pejabat pembina kepegawaian (PPK) di daerah diminta tidak main-main dengan pelaksanaan CPNS 2013 nanti.
Peringatan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, mengingat tanggung jawab penggandaan soal diserahkan ke daerah, seperti tertuang dalam SE MenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2013.
“Jangan main-main dengan pelaksanaan CPNS. Meski soalnya digandakan di masing-masing daerah, jangan berpikir bisa curang,” tegas Azwar Abubakar di Jakarta, Senin (26/8/2013).
Ia menambahkan, beberapa lembaga/instansi pusat akan mengawasi proses pengadaan CPNS di seluruh daerah, mulai dari penggandaan, distribusi sampai pelaksanaan tes.
Keterlibatan Lembaga Sandi Negara, Kepolisian, BIN, ICW, dan instansi pusat lainnya dalam proses pengadaan CPNS ini untuk meminimalisir kecurangan.
“Daerah cuma sebatas menggandakan soal dan melaksanakan tes. Untuk pemeriksaan ada panitia seleksi nasional yang akan menghandle-nya,” terangnya.
Peringatan tegas ini disampaikan MenPAN-RB lantaran banyak daerah yang belum siap melaksanakan tes dengan program computer assisted test (CAT). Alasannya infrastruktur di daerah belum memadai sehingga tes dilakukan dengan lembar jawaban komputer (LJK).
“Nanti masing-masing daerah akan dikoordinir oleh gubernur. Jadi kalau ada soal yang bocor, akan kita tanya ke gubernur,” ucapnya.
Lantas apa sanksi bagi daerah yang ketahuan curang? “Yang jelas urusannya dengan polisi. Selain itu, hasil seleksi lewat jalan curang tidak akan kita proses. Ini contohnya sudah banyak, jadi jangan coba main api,” tegasnya. (de/jpnn)
Peringatan ini disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Azwar Abubakar, mengingat tanggung jawab penggandaan soal diserahkan ke daerah, seperti tertuang dalam SE MenPAN-RB Nomor 10 Tahun 2013.
“Jangan main-main dengan pelaksanaan CPNS. Meski soalnya digandakan di masing-masing daerah, jangan berpikir bisa curang,” tegas Azwar Abubakar di Jakarta, Senin (26/8/2013).
Ia menambahkan, beberapa lembaga/instansi pusat akan mengawasi proses pengadaan CPNS di seluruh daerah, mulai dari penggandaan, distribusi sampai pelaksanaan tes.
Keterlibatan Lembaga Sandi Negara, Kepolisian, BIN, ICW, dan instansi pusat lainnya dalam proses pengadaan CPNS ini untuk meminimalisir kecurangan.
“Daerah cuma sebatas menggandakan soal dan melaksanakan tes. Untuk pemeriksaan ada panitia seleksi nasional yang akan menghandle-nya,” terangnya.
Peringatan tegas ini disampaikan MenPAN-RB lantaran banyak daerah yang belum siap melaksanakan tes dengan program computer assisted test (CAT). Alasannya infrastruktur di daerah belum memadai sehingga tes dilakukan dengan lembar jawaban komputer (LJK).
“Nanti masing-masing daerah akan dikoordinir oleh gubernur. Jadi kalau ada soal yang bocor, akan kita tanya ke gubernur,” ucapnya.
Lantas apa sanksi bagi daerah yang ketahuan curang? “Yang jelas urusannya dengan polisi. Selain itu, hasil seleksi lewat jalan curang tidak akan kita proses. Ini contohnya sudah banyak, jadi jangan coba main api,” tegasnya. (de/jpnn)