 |
| ilustrasi: Demo Mahasswa | internet |
BANDA ACEH - Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Syiah Kuala (Forum BEM Unsyiah), menolak Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2013 tentang kenaikan Sumbangan Pendidikan dan Pembangunan (SPP).
Menyikapi kebijakan kenaikan SPP tersebut, para pengurus BEM Fakultas se-Unsyiah telah mengadakan musyawarah, Jumat (19/07/2013).
Menurut ketua BEM Fakultas Hukum Unsyiah, Maulana Ridha, semua Ketua BEM di Unsyiah telah sepakat menolak kenaikan SPP yang hampir mencapai 100 persen.
“Kenaikan SPP jelas malapetaka bagi kami dan orang tua mahasiswa. Apalagi menjelang lebaran. Ditambah lagi habis kenaikan BBM,” ujar Maulana prihatin.
Untuk itu kata Maulana, pihaknya akan melakukan aksi penolakan pada hari Senin (22/07/2013) mendatang di gedung Rektorat Unsyiah, Darussalam.
“Kami meminta kepada Rektor untuk tidak menindaklanjuti Permendikbud itu. Jangan ada kenaikan SPP mahasiswa. Kalau dilakukan sama dengan membunuh rakyat,” tambahnya.
Maulana mengajak seluruh mahasiswa Unsyiah agar berkenan berkumpul di Gelanggang Mahasiswa pada hari Senin depan, pukul 09:00 WIB. “Kami harapkan perhatian dan keterlibatan semua pihak untuk menolak kebijakan yang merugikan rakyat ini,” pungkasnya.(atjehlink)
Menurut ketua BEM Fakultas Hukum Unsyiah, Maulana Ridha, semua Ketua BEM di Unsyiah telah sepakat menolak kenaikan SPP yang hampir mencapai 100 persen.
“Kenaikan SPP jelas malapetaka bagi kami dan orang tua mahasiswa. Apalagi menjelang lebaran. Ditambah lagi habis kenaikan BBM,” ujar Maulana prihatin.
Untuk itu kata Maulana, pihaknya akan melakukan aksi penolakan pada hari Senin (22/07/2013) mendatang di gedung Rektorat Unsyiah, Darussalam.
“Kami meminta kepada Rektor untuk tidak menindaklanjuti Permendikbud itu. Jangan ada kenaikan SPP mahasiswa. Kalau dilakukan sama dengan membunuh rakyat,” tambahnya.
Maulana mengajak seluruh mahasiswa Unsyiah agar berkenan berkumpul di Gelanggang Mahasiswa pada hari Senin depan, pukul 09:00 WIB. “Kami harapkan perhatian dan keterlibatan semua pihak untuk menolak kebijakan yang merugikan rakyat ini,” pungkasnya.(atjehlink)
