Proses Pilkada Aceh Selatan pada tanggal 26 Januari 2013 kemaren menyisakan cerita yang serius bagi masyarakat Kluet. Seperti yang kita ketahui, hasil quick count (perhitungan cepat) yang dilakukan oleh relawan RAPI Aceh Selatan menampakkan hasil yang mengejutkan. Dominasi suara mayoritas masyarakat kluet terpecah dan tidak mampu mengantarkan kandidat nya menuju kursi nomor 1 Kabupaten Aceh Selatan seperti biasanya.
Pada umumnya masyarakat Kluet selalu mendominasi perolehan suara pada setiap pemilihan Bupati dan wakil bupati Aceh Selatan, hal ini terlihat pada jabatan Bupati Aceh selatan yang selalu dipegang oleh warga Kluet selama 5 periode berturut – turut sehingga pada pemilukada kali ini akan terasa lain tatkala perolehan suara sementara dikuasai oleh kandidat calon Bupati dari luar Kluet.
Ada beberapa faktor yang menjadikan pilihan masyarakat Kluet terpecah, sehingga pada pesta rakyat kali ini kandidat calon Bupati Aceh Selatan dari wilayah Kluet Raya kalah suara dari kandidat diluar Kluet.
Berikut beberapa alasan yang berhasil KluetMedia rumuskan berdasarkan hasil tanya jawab dengan warga dari wilayah Kluet Raya.
1. Kepemimpinan.
Tidak kita pungkiri saat ini masyarakat sudah cerdas dalam menentukan pilihannya. Berdasarkan pengalaman yang mereka alami selama kepemimpinan orang Kluet, Aceh seperti jalan ditempat. Tidak ada “gebrakan” dari pemerintah yang bisa memicu proses kemakmuran rakyat. Kehidupan ekonomi masyarakat tidak jauh berbeda dengan yang sudah – sudah sehingga rakyat Kluet mulai meragukan kualitas calon Bupati yang muncul dari wilayah Kluet.
Masyarakat menilai bahwa Bupati dari Kluet gagal membangun wilayahnya menjadi daerah yang maju secara struktural dan edukatif. Aceh Selatan pun pernah disebut sebagai Aceh Ketelatan karena secara pembangunan, memang demikian adanya.
Apalagi program – program yang diharapkan muncul dari pemerintah tidak sejalan dengan aspirasi dan keinginan masyarakat banyak sehingga akan mempengaruhi pilihan rakyat disaat diadakannya pemilukada yang akan datang. Jadi jangan heran apabila kita melihat ada warga kluet yang menjadi tim pemenangan (Timses) kandidat yang berasal dari luar kluet yang berusaha menyatukan pandangan politiknya dengan masyarakat kluet sendiri.
2. Munculnya Figur - figur dari Wilayah Kluet
Perolehan suara terbanyak memang harapan setiap kandidat untuk bertarung pada pemilihan umum seperti sekarang ini. Jumlah suara dari wilayah sendiri sudah tentu menjadi prioritas untuk dimenangkan. Akan tetapi dengan munculnya figur – figur lain diposisi calon wakil Bupati yang juga berasal dari Kluet menyebabkan suara mayoritas Kluet Raya terpecah.
Pasangan nomor urut 2 yakni SAMAN dan calon Bupati nomor urut 1 dari jalur perorangan merupakan putra – putra Kluet yang berlaga di pemilukada tahun ini. Juga halnya figur calon wakil Bupati yang berpasangan dengan T.Sama Indra dengan nomor urut 3 yaitu Kamarsyah, S.Sos. MM yang berasal dari wilayah Kluet Raya. Kehadiran mereka dalam pentas pilkada kali ini sangat berpengaruh terhadap suara mayoritas yang diharapkan.
Walaupun dalam setiap kampanye, mereka merasa mampu untuk menjadikan Aceh Selatan menjadi Kabupaten terbaik di provinsi Aceh kedepan, namun mereka tidak mampu mendulang suara mayoritas didaerah mereka sendiri akibat suara masyarakat yang terpecah belah karena mendukung figur lainnya. Apalagi telah munculnya paradigma dalam masyarakat (lihat no.1) sehingga hasil yang mereka dapatkan setelah Pilkada usai bertolak belakang dari harapan semula.
Penutup
Kekalahan suara mayoritas kluet terhadap kandidat yang berasal dari wilayah Kluet Raya memang menyisakan cerita tersendiri. Akan tetapi kita semua harus berlapang dada menerima kekalahan tersebut dan menjadi bahan instropeksi bagi kita semua. Semua tentu ada sebab, dan karena ada sebab sudah pasti mempunyai akibat. Hukum sebab akibat ini sejalan dengan politik dinegeri kita dan sudah semestinya kita melihatnya dengan mata terbuka.
Jabatan Bupati Aceh Selatan berhak diduduki oleh setiap warga Aceh Selatan yang dipilih langsung oleh rakyat. Kursi nomor satu tersebut bukan hanya milik warga Kluet, warga Meukek, warga Labuhan Haji Raya saja, juga bukan milik golongan tertentu atau milik tokoh tertentu. Kita semua berhak memilikinya asal dijalankan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam undang – undang. Jika kali ini jabatan tersebut ‘lepas’ dari tangan orang Kluet, itu bukan berarti kiamat bagi rakyat Kluet Raya karena sebagai masyarakat kita juga ikut mengawal proses pemerintahan negeri ini. (de)
*Bagaimana pandangan anda dengan tulisan diatas. Mari kita bahas bersama.
